PENGUMUMAN



Diberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa berita "Rekrutmen Staff Ahli (TA) dan Sekretaris Anggota DPR RI (Sespri)" yang akan dilaksanakan pada 19 - 29 Agustus 2014 melalui berbagai media informasi adalah TIDAK BENAR atau PENIPUAN.

Sekretariat Jenderal DPR RI selalu menyampaikan informasi rekrutmen secara resmi melalui situs: www.dpr.go.id yang bersifat terbuka untuk umum. Saat ini Sekretariat Jenderal DPR RI belum merencanakan untuk mengadakan rekrutmen.

Kami menyarankan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan berita sejenis di masa yang akan datang agar terhindar dari modus penipuan.

Sekretariat Jenderal DPR RI

Berita Terkini follow us

Putusan MK Suka Tidak Suka Harus Diterima
RUU SPK Siap Dibawa Ke Paripurna
Pemerintahan Mendatang Harus Cerdas
RUU SPK Untuk Bangun Kesadaran Masyarakat
Hendrawan Supratikno - Siapapun Presidennya, RAPBN 2015 Sangat Berat
Pemerintah Yakin Pertumbuhan Ekonomi 5,6 Persen
Waralaba Nasional Harus Belajar Pada Waralaba Asing
Subsidi Untuk Pertahankan Kesejahteraan Rakyat


:: Indeks Terkini

Putusan MK Suka Tidak Suka Harus Diterima

22-Agu-2014 | Komisi III

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin meminta segenap pihak menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu presiden yang diajukan pasangan Probowo-Hatta. Ia mengingatkan


Kaum Teknokrat Sebaiknya Isi Kementerian Makro

22-Agu-2014 | Lain lain

Diskursus perampingan kabinet menyambut suksesi kepemimpinan nasional menjadi topik aktual akhir-akhir ini. Kaum teknokrat sebaiknya mengisi pos kementerian yang menangani masalah makro. Selebihnya,


RUU SPK Siap Dibawa Ke Paripurna

22-Agu-2014 | Panitia Khusus

 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Standardisasi dan Penilaian Kesusuaian (SPK) akhirnya ditandatangani semua pimpinan fraksi dalam Pansus RUU SPK bersama pemerintah. RUU dihadirkan untuk melindungi


Pemerintahan Mendatang Harus Cerdas

22-Agu-2014 | Lain lain

 

Jika RAPBN 2015 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di paripurna DPR RI pada Jumat (15/8) lalu, meninggalkan bom waktu, dan pemerintahan mendatang tidak cerdas membuat


RUU SPK Untuk Bangun Kesadaran Masyarakat

22-Agu-2014 | Panitia Khusus

 

Masyarakat Indonesia perlu disadarkan kembali bahwa menggunakan produk barang harus berstandar nasional. Ada penilaian tersendiri atas suatu produk, sehingga konsumen mendapat payung hukum yang




Galeri