PENGUMUMAN



Diberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa berita "Rekrutmen Staff Ahli (TA) dan Sekretaris Anggota DPR RI (Sespri)" yang akan dilaksanakan pada 19 - 29 Agustus 2014 melalui berbagai media informasi adalah TIDAK BENAR atau PENIPUAN.

Sekretariat Jenderal DPR RI selalu menyampaikan informasi rekrutmen secara resmi melalui situs: www.dpr.go.id yang bersifat terbuka untuk umum. Saat ini Sekretariat Jenderal DPR RI belum merencanakan untuk mengadakan rekrutmen.

Kami menyarankan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan berita sejenis di masa yang akan datang agar terhindar dari modus penipuan.

Sekretariat Jenderal DPR RI

Berita Terkini follow us

Rencana Impor Sapi Lukai Para Peternak
RUU HDM Tegakkan dan Kembangkan Disiplin TNI
Jangan Buka Ruang Revisi UU MD3 Digugat ke MK
Revisi UU Tentang Terorisme Patut Dipertimbangkan
Ketua DPR Lantik Pengurus PIA Periode 2014-2019
Izin Freeport Tak Perlu Diperpanjang
Paripurna Dewan Tunda Pengambilan Keputusan RUU MD3
Ketua DPR Belum Terima Usulan Interpelasi
Baleg DPR Akan Selesaikan UU MD3 Akhir Masa Sidang Ini


:: Indeks Terkini

DPR Minta Kuota Jemaah Haji Indonesia Ditambah

27-Nov-2014 | Pimpinan

Ketua DPR RI Setya Novanto menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Mustafa bin Ibrahim Al Mubarak. Sejumlah isu menjadi bahasan dalam pertemuan tersebut termasuk permintaan


Rencana Impor Sapi Lukai Para Peternak

27-Nov-2014 | Komisi VI

 

Rencana Presiden Joko Widodo mengimpor 264 ribu ekor sapi dari Australia pada tahun ini telah melukai hati para peternak sapi di Tanah Air. Padahal, saat kampanye dulu, di Pasar Cipanas Cianjur,


RUU HDM Tegakkan dan Kembangkan Disiplin TNI

27-Nov-2014 | Komisi I

 

Agenda penting yang harus dilakukan Komisi I yang telahmenyelesaikan RUU Hukum Disiplin Militer (HDM) adalah mengawal implementasinya. RUU ini penting karena akan menjadi instrumen hukum bagi TNI


Jangan Buka Ruang Revisi UU MD3 Digugat ke MK

27-Nov-2014 | Paripurna

 

Anggota DPR dari Frksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengigatkan dalam menyelesaikan masalah jangan menimbulkan masalah baru. Melalui revisi UU MD3 diharapkan akan menyelesaikan konflik


Revisi UU Tentang Terorisme Patut Dipertimbangkan

27-Nov-2014 | B.K.S.A.P.

 

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR RI Hamdani mengatakan UU no.15/2003 tentang Terorisme patut direvisi untuk menyikapi ancaman terorisme yang semakin menguat. Salah satu aturan yang




Galeri