PENGUMUMAN



Diberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa berita "Rekrutmen Staff Ahli (TA) dan Sekretaris Anggota DPR RI (Sespri)" yang akan dilaksanakan pada 19 - 29 Agustus 2014 melalui berbagai media informasi adalah TIDAK BENAR atau PENIPUAN.

Sekretariat Jenderal DPR RI selalu menyampaikan informasi rekrutmen secara resmi melalui situs: www.dpr.go.id yang bersifat terbuka untuk umum. Saat ini Sekretariat Jenderal DPR RI belum merencanakan untuk mengadakan rekrutmen.

Kami menyarankan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan berita sejenis di masa yang akan datang agar terhindar dari modus penipuan.

Sekretariat Jenderal DPR RI

Berita Terkini follow us

Kurikulum 2013 Baik, Pelaksanaannya yang Amburadul
Komisi IV Soroti Anggaran Raskin
Pleno Baleg Terima RUU HAM Usul Komisi III
Komisi II DPR Rekomendasikan Pansus Pilpres
Moratorium Dicabut, Jika Aturan Ketenagakerjaan Kuwait Jelas
Dewan Usul Relokasi PIP Semarang
DPR dan KY Gelar Konsultasi Bahas Calon Hakim Agung
Uji Calon Hakim Agung, Komisi III Tunggu Masukan Publik


:: Indeks Terkini

Dewan Pertanyakan Belum Terbentuknya BKKBD

02-Sep-2014 | Komisi IX

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengatur perubahan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga


Kurikulum 2013 Baik, Pelaksanaannya yang Amburadul

02-Sep-2014 | Komisi X

 

Penerapan kurikulum 2013 yang menerapkan metode belajar siswa lebih aktif belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan masih amburadul. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto


Komisi IV Soroti Anggaran Raskin

02-Sep-2014 | Komisi IV

 

Komisi IV DPR RI menyoroti permasalahan pengadaan Raskin (Beras Miskin) dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Direksi Perum Bulog. Pembahasan mendalami


Pleno Baleg Terima RUU HAM Usul Komisi III

02-Sep-2014 | Badan Legislasi

 

Rapat Pleno Badan Legislasi DPR (Baleg) dipimpin Ketua Baleg, Ignatius Mulyono, Senin (1/9) menerima usulan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Azasi Manusia (RUU HAM) dari Komisi III DPR.


Komisi II DPR Rekomendasikan Pansus Pilpres

02-Sep-2014 | Komisi II

 

Komisi II DPR akhirnya merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pilpres untuk menyelidiki sejumlah kejanggalan dalam proses pilpres 2014. Hal ini dinyatakan dalam kesimpulan hasil rapat




Galeri