Komisi I

Tentang - Komisi I

PROFIL KOMISI I DPR RI

PERIODE 2014 – 2019

 

I.  DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

II. KOMISI I DPR RI

 

Komisi merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPR. Pada Periode 2014-2019, Komisi dibagi ke dalam 11 (sebelas) Komisi sesuai dengan keputusan Rapat Paripurna DPR RI. Susunan dan keanggotaan Komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi Anggota salah satu Komisi. Komisi I DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI.

 

  1. RUANG LINGKUP TUGAS KOMISI I DPR RI

Sesuai dengan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 November 2014, ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI adalah di bidang:

  1. Pertahanan
  2. Luar Negeri
  3. Komunikasi dan Informatika
  4. Intelijen

 

      2. PASANGAN KERJA KOMISI I DPR RI

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi I DPR RI adalah sebagai berikut:

 

  1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan);
  2. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu);
  3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo);
  4. Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL dan AU;
  5. Badan Intelijen Negara (BIN);
  6. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg);
  7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
  8. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas);
  9. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
  10. Komisi Informasi Pusat (KI Pusat);
  11. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI);
  12. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI);
  13. Dewan Pers;
  14. Perum LKBN Antara;
  15. Lembaga Sensor Film (LSF);
  16. Badan Keamanan Laut (Bakamla);
  17. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), (Keputusan Rapat Paripurna, tanggal 17 Oktober 2017).

 

      3. KEANGGOTAAN KOMISI I DPR RI

Komisi I DPR RI sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPR RI beranggotakan 53 orang, yang terdiri dari :

a. Pimpinan : 5 orang 

  1. Ketua Komisi              :    Dr. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si., Akt., C.A.      : F-PKS
  2. Wakil Ketua Komisi     :    Dr. TB Hassanuddin, SE, MM                                       : F-PDIP
  3. Wakil Ketua Komisi     :    Meutya Viada Hafid                                                      : F-PG
  4. Wakil Ketua Komisi     :    Asril Hamzah Tanjung, SIP                                            : F-GERINDRA
  5. Wakil Ketua Komisi     :    H.A. Hanafi Rais, S.Ip., M.PP                                        : F-PAN

              b. Anggota  : 47 orang

                  a.  F-PDI Perjuangan       :   9 orang

                  b.  F-PG                         :   7 orang

                  c.  F-Gerindra                 :   6 orang

                  d.  F-PD                         :   5 orang

                  e.  F-PAN                       :   4 orang

                  f.   F-PKB                       :   4 orang

                  g.  F-PKS                       :   3 orang

                  h.  F-PPP                       :   3 orang

                  i.   F-NASDEM                :   4 orang

                  j.   F-Hanura                    :   2 orang

 

Dalam setiap tahun masa sidang, terjadi pergantian keanggotaan ataupun unsur pimpinan. Apabila terjadi pergantian unsur pimpinan, maka dilakukan pengesahan Pimpinan Komisi yang baru dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan DPR RI, yaitu Pimpinan DPR RI yang membidangi komisi terkait, dalam hal ini Komisi I DPR RI berada dalam bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).

 

TUGAS KOMISI I DPR RI

              KOMISI I DPR RI MEMPUNYAI TUGAS DALAM:

 

              1. PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (LEGISLASI)

Dalam pembentukan undang-undang, Komisi I DPR RI mempunyai tugas mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI. Komisi I DPR RI dapat melaksanakan pembahasan terhadap:

a. RUU Usul Inisiatif Pemerintah

b. RUU Usul Inisiatif DPR

c. RUU Pengesahan Perjanjian Internasional (Ratifikasi)

 

               2. BIDANG ANGGARAN

Dalam bidang anggaran, Komisi I DPR RI mempunyai tugas:

a.   Mengadakan pembicaraan pendahuluan RAPBN yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dalam ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah.

b.   Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN serta mengusulkan perubahan RKAKL yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah.

c.   Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian/Lembaga (KL) yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI.

d.   Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN dan menyampaikan hasil pembahasan RAPBN, RKAKL, dan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi.

e.   Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran KL oleh Badan Anggaran

f.    Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi untuk bahan akhir penetapan APBN

g.   Membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi Mitra Komisi  I DPR RI

h.   mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN; dan

i.    membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI.

 

                3. BIDANG PENGAWASAN

Dalam bidang pengawasan, Komisi I DPR RI mempunyai tugas:

       a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan 

            pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI

       b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas

           Komisi I DPR RI

       c.  Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan

           , serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI

       d.  Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah

       e.  Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD; dan

       f.   Menjalin hubungan luar negeri, baik dengan institusi negara maupun swasta, sesuai dengan

            bidang tugas setiap komisi dan dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Antar-Parlemen.

 

 DALAM MELAKSANAKAN TUGAS TERSEBUT DI ATAS, KOMISI I DPR RI DAPAT MENGADAKAN :

 

1. RAPAT KERJA (RAKER) DENGAN PEMERINTAH YANG DIWAKILI OLEH MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

     Dalam hal ini Komisi I DPR RI dapat mengadakan Raker dengan:

     Menteri/Pimpinan Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI, yaitu:

    1. Menteri Pertahanan
    2. Menteri Luar Negeri
    3. Menteri Komunikasi dan Informatika
    4. Panglima TNI
    5. Kepala BIN
  1. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bukan menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI, apabila dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas Komisi I DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran, seperti:
  1. Menkopolhukam, dalam rangka mendapatkan masukan terhadap permasalahan-permasalahan krusial dan berkaitan dengan ruang lingkup Komisi I DPR RI
  2. Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, dalam rangka pembahasan anggaran Mitra Kerja Komisi I DPR RI
  3. Menteri Hukum dan HAM, dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang.

 

2.  KONSULTASI DENGAN DPD

 

3.   RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) DENGAN PEJABAT PEMERINTAH YANG MEWAKILI INSTANSINYA

      Dalam hal ini, Komisi I DPR RI dapat mengadakan RDP dengan:

      A. Pejabat Pemerintah yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI, yaitu Pejabat di:

  1. Kemenhan;
  2. Kemenlu;
  3. Kemenkominfo;
  4. Mabes TNI AD, AL dan AU;
  5. BIN;
  6. Lemsaneg;
  7. Lemhannas;
  8. Wantannas;
  9. KPI;
  10. Komisi Informasi Pusat;
  11. LPP TVRI;
  12. LPP RRI;
  13. Dewan Pers;
  14. Perum LKBN Antara;
  15. LSF;
  16. Assosiasi/Perusahaan, seperti Industri Pertahanan, Perusahaan Telekomunikasi, dan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP);
  17. Bakamla RI;
  18. Organisasi Pemerintah lainnya.

     

B. Pejabat Pemerintah yang bukan merupakan Mitra Kerja Komisi I DPR RI, apabila dipandang perlu dalam

           melaksanakan tugas Komisi I DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran

 

4. RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU)

    Dalam hal ini, Komisi I DPR RI dapat mengadakan RDPU dengan Masyarakat, Organisasi

    Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kalangan Swasta, Pakar, dan Akademisi, baik atas

    permintaan Komisi I DPR RI maupun atas permintaan pihak lain dalam rangka mendapatkan masukan

    terkait dengan tugas Komisi I DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran.

 

5. RAPAT KERJA GABUNGAN

    Dalam melaksanakan tugasnya baik di bidang legislasi, pengawasan, maupun anggaran, Komisi I

    DPR RI dapat mengadakan Rapat Kerja Gabungan dengan Komisi lainnya yang terkait dengan

    materi/substansi yang akan dibahas.

 

6. KUNJUNGAN KERJA

    a. KUNJUNGAN KERJA DALAM MASA RESES

         Dalam setiap reses masa persidangan, Komisi I DPR RI dapat melaksanakan Kunjungan Kerja ke daerah

         untuk mendapatkan masukan/informasi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi

         Mitra Kerja Komisi I DPR RI di daerah dan melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang ada.

         Hasil Kunjungan Kerja ini dilaporkan dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI dan selanjutnya disampaikan kepada

         Mitra Kerja Komisi I DPR RI (Menteri/Pimpinan Lembaga terkait) untuk dapat ditindak lanjuti.

         Disamping melaksanakan Kunjungan Kerja ke daerah, dalam Masa Reses Komisi I DPR RI juga

         dapat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Luar Negeri dalam rangka mengawasi sejauhmana pemerintah

        termasuk Duta Besar dan KBRI menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

        kebijakan dan program pemerintah, serta permasalahan dan kendala yang dihadapinya.

        Disamping itu juga untuk menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan di luar negeri,

        yaitu diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, serta berpartisipasi untuk ikut

        melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan

        melaksanakan prinsip politik luar negeri sesuai dengan perundang-undangan. Tugas pengawasan dalam bidang

        hubungan luar negeri dilaksanakan Komisi I DPR RI untuk memastikan bahwa ketentuan Undang-Undang

       Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan, bahwa Presiden harus mendapat persetujuan

       DPR RI dalam hal Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain,

       atau perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat,

       terkait dengan keuangan Negara, atau mengakibatkan perubahan undang-undang, terlaksana sebagaimana

       mestinya. DPR RI ikut melaksanakan diplomasi dalam rangka memelihara perdamaian dan kerja sama

      internasional serta meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara di dunia berdasarkan

       prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif yang diabdikan bagi kepentingan nasional. Kegiatan memperjuangkan

      kepentingan nasional yang dilaksanakan DPR RI melalui forum pertemuan antar parlemen, baik

      bilateral, multilateral, regional maupun internasional merupakan kegiatan Diplomasi Parlemen

      (Parliamentary Diplomacy) dan secara khusus dilaksanakan Komisi I DPR RI, dalam kunjungan kerjanya melalui

      pertemuan dengan pimpinan parlemen dan pemerintahan terkait di negara yang dikunjungi.

 

     b. KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

          Apabila terjadi kasus-kasus yang bersifat spesifik yang berkaitan dengan permasalahan dalam ruang lingkup

          dan tugas Komisi I DPR RI, maka Komisi I DPR RI dapat melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik, baik ke

          daerah maupun ke luar negeri dalam rangka mendapatkan masukan/informasi langsung mengenai

          permasalahan yang terjadi dan mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Kunjungan Kerja

          Spesifik ini dilakukan dalam masa sidang yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI untuk

          ditindaklanjuti atau disampaikan kepada Mitra Kerja komisi I DPR RI terkait.

 

7. KUNJUNGAN KERJA GABUNGAN

    Komisi I DPR RI dapat melaksanakan Kunjungan Kerja Gabungan apabila dipandang perlu dalam melaksanakan

    tugas Komisi I DPR RI di bidang pengawasan, legislasi, dan anggaran.

   

    Berikut Daftar Nama Anggota Komisi I DPR RI Periode 2014-2019, yakni :

DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI I DPR-RI 2014-2019

(Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri & Komunikasi)

DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI I DPR-RI 2014-2019

(Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri & Komunikasi)

DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI I DPR-RI 2014-2019

(Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri & Komunikasi)

9 OKT 2017

 

NO.

 

 

NO.

ANG.

 

NO. URUT

N   A   M   A

 

FRAKSI

 

 

 

 

KETUA :

 

1.

A-111

 

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI

PKS

 

 

 

WAKIL KETUA :

 

2.

A-165

 

Dr. TB HASANUDDIN, SE, MM

PDI P

3.

A-235

 

MEUTYA VIADA HAFID

PG

4.

A- 340

 

ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP

GRD

5.

A-486

 

H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.P.P.

PAN

 

 

 

ANGGOTA :

 

6.

A-171

1

Dr. EVITA NURSANTY, MSc

PDI P

7.

A-142

2

Ir. RUDIANTO TJEN

PDI P

8.

A-173

3

Ir. BAMBANG WURYANTO, MBA

PDI P

9.

A-147

4

Dr. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPol

PDI P

10.

A-149

5

CHARLES HONORIS

PDI P

11.

A-223

6

DJENDRI ALTING KEINTJEM, SH., MH

PDI P

12.

A-214

7

ANDREAS HUGO PAREIRA

PDIP

13.

A-169

8

TUTI N. ROOSDIONO

PDIP

14.

A-151

9

JUNICO BP SIAHAAN

PDIP

15.

A-254

1

Dr. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Si

PG

16.

A-313

2

H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH, M.Kn

PG

17.

A-246

3

BOBBY ADHITYO RIZALDI, SE, MBA, CFE

PG

18.

A-264

4

DAVE AKBARSYAH LAKSONO

PG

19.

A-266

6

VENNY DEVIANTI, S.Sos

PG

20.

A-250

7

BAMBANG WIYOGO, SE

PG

21.

A-297

8

A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, MH

PG

22.

A-338

1

H. AHMAD MUZANI

GRD

23.

A-329

2

MARTIN HUTABARAT

GRD

24.

A-344

3

RACHEL MARYAM SAYIDINA

GRD

25.

A-363

4

ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si., M.Sc

GRD

26.

A-393

5

ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST, M.Si

GRD

27.

A-341

6

H. BIEM TRIANI BENJAMIN, B.Sc., M.M

GRD

28.

A-402

1

DRS. H. DARIZAL BASIR, MBA

PD

29.

A-416

2

DR. SJARIFUDDIN HASAN, SE, M.M, M.B.A

PD

30.

A-397

3

TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc., MT

PD

31.

A-418

4

Ir. HARI KARTANA, MM

PD

32.

A-427

5

KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO

PD

33.

A-468

1

ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.

PAN

34.

A-469

2

Ir. ALIMIN ABDULLAH

PAN

35.

A-476

3

BUDI YOUYASTRI

PAN

36.

A-496

4

H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M

PAN

37.

A-72

1

Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

PKB

38.

A-73

2

Dra. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si

PKB

39.

A-67

3

Drs. H.M. SYAIFUL BAHRI ANSHORI, M.P

PKB

40

A-53

4

ARVIN HAKIM THOHA

PKB

41.

A-96

1

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, MA

PKS

42.

A-113

2

Dr. SUKAMTA

PKS

43.

A-117

3

Dr. H. JAZULI JUWAINI, lC, MA

PKS

44.

A-534

1

HJ. KARTIKA YUDHISTI, B.ENG, M.Sc

PPP

45.

A-538

2

H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, MS

PPP

46.

A-523

3

H. MOH. ARWANI THOMAFI

PPP

47.

A-1

1

PROF. Dr. BACHTIAR ALY, MA

NASDEM

48.

A-3

2

PRANANDA SURYA PALOH

NASDEM

49.

A-12

3

MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA

NASDEM

50.

A-28

4

VICTOR BUNGTILU LAISKODAT

NASDEM

51.

A-545

1

Ir. NURDIN TAMPUBOLON, MM

HANURA

52.

A-550

2

MOHAMAD ARIEF SUDITOMO, SH, MA.

HANUR

Sekretariat Komisi I DPR RI : Ged. Nusantara II DPR RI, Lt. I, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta, 021-5715.520, 5715.518/581