DPR SESALKAN TINGGINYA KECELAKAAN TRANSPORTASI

04-12-2009 / LAIN-LAIN

 

            DPR sesalkan masih tingginya angka kecelakaan transportasi yang merenggut korban jiwa cukup banyak. Hal itu diungkap Ketua DPR Marzuki Alie dalam pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010, Jum’at (4/12).

            ”Atas nama DPR, kami menyatakan belasungkawa atas meninggalnya para korban tragedi tenggelamnya kapal Dumai Ekspres 10 di perairan Hiu Kecil tanjung Sekoci Kepulauan Riau,” kata Ketua DPR.

            Tragedi tersebut terjadi pada tanggal 22 November 2009.

            Menanggapi masih tingginya angka kecelakaan transportasi massa, Dewan segera merespon hal itu. DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Keselamatan Transportasi.

            ”Untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi paket Undang-Undang Transportasi,” ujar Marzuki.

            Paket UU Transportasi itu sendiri terdiri dari UU No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

            ”Pembentukan Panja ini merupakan upaya DPR dalam mengawasi kinerja pemerintah untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan transportasi,” jelas Ketua DPR.

           

Pengawasan Haji

            Lebih jauh, dalam pidatonya, Ketua DPR Marzuki Alie juga menyoroti masalah penyelenggaraan ibadah haji. Guna memantau hal itu, Dewan telah mengirim perwakilan dari Komisi VIII dan Komisi IX untuk memantau masalah-masalah penyelenggaraan ibadah haji.

            ”Termasuk berkaitan dengan kesehatan jamaah haji,” katanya.

            Dewan menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun harus lebih baik. DPR berharap pemerintah dapat memberi pelayanan yang memuaskan bagi seluruh jamaah.

            ”Penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun harus ditingkatkan dengan manajemen haji yang memuaskan jamaah,” katanya.

            Persoalan transportasi, catering, pemondokan merupakan masalah yang harus mendapatkan perbaikan dari tahun ke tahun. ”Oleh karena itu keberadaan dua tim pada tahap persiapan dan pada tahap penyelenggaraan haji diharapkan menjadi masukan bagi perbaikan manajemen penyelenggaraan haji pada tahun-tahun ke depan,” jelas Marzuki. (bs)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...