DPR Pesimis Anggaran APBN 2015 Terserap Optimal

10-09-2015 / BADAN ANGGARAN

 

Tahun Anggaran 2015 yang tersisa kurang dari 4 bulan lagi, dinilai Pemerintah tidak akan cukup waktu menyerap anggaran secara optimal. Pasalnya, sebagian besar anggaran di Kementerian atau Lembaga, terserap kurang dari 50 persen. Badan Anggaran DPR pesimis Pemerintah dapat menyerap anggaran hingga 100 persen di waktu yang tersisa ini.

Demikian diungkapkan Anggota Banggar Andi Akmal Pasludin, di sela-sela Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Rapat dipimpin oleh Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit (F-PG).

Sedianya, rapat ini juga dihadiri oleh Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Bidang Polhukam dan Kementerian Bidang Kemaritiman, diantaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Jaksa Agung HM Prasetyo. Namun kelimanya tak kunjung datang hingga rapat dimulai.

“Memang dari evaluasi kita, anggaran yang terserap baru 30 persen per September ini. Sehingga kita agak pesimis bahwa peenyerapan anggarannya bisa maksimal hingga mencapai 90 persen sampai 100 persen di bulan Desember 2015,” nilai Andi Akmal, di Gedung Nusantara II, Rabu (9/09/15).

Politikus F-PKS ini juga menilai, dari evaluasi pelaksanaan anggaran di tahun 2015, masih banyak kekurangan dan koordinasi yang belum maksimal. Sehingga diharapkan dari rapat dengan Pimpinan Kementerian dan Lembaga ini, dapat tercipta koordinasi yang semakin baik.

“Yang kita dengar dari penjelasan Menko Maritim, bahwa masih ada Menteri yang belum paham terkait program dalam mempercepat pembangunan di Kemenko Maritim ini,” imbuh politikus F-PKS ini.

Untuk itu, Andi Akmal meminta, Kementerian dan Lembaga memaksimalkan akselerasi penyerapan anggaran.  Apalagi, daya serap anggaran di tahun 2015, juga akan menjadi pertimbangan Banggar DPR dan Pemerintah dalam membahas RAPBN 2016.

“Apabila kemampuan serapan anggaran di tahun 2015 ini berkendala maka percuma kita meminta penambahan anggaran di 2016 yang nanti penyerapannya juga rendah, yang berdampak pada silfa yang tinggi. Apabila kementerian tidak mampu menjelaskan dan meyakinkan banggar bahwa ada perbaikan kinerja untuk penyerapan anggaran di semester kedua tahun 2015, maka akan sulit juga bagi banggar untuk menyetujui peningkatan belanja di tahun 2016,” tegas Andi Akmal.

Politikus asal dapil Sulawesi Selatan ini menyarankan, agar tahun anggaran 2015 yang sudah berjalan hampir 10 bulan ini menjadi pelajaran bagi K/L dalam pelaksanaan tahun anggaran 2016. Ia juga memastikan, pihaknya akan selalu mendorong K/L dalam mengatasi masalah-masalah penyerapan anggaran.

“Selanjutnya koordinasi antar Menko harus diperkuat dan kita mendukung khusus kepada Menko agar K/L yang anggarannya besar, dapat langsung menyalurkannya ke daerah dalam bentuk DAK dan DAU. Ini bisa dipercepat untuk mendorong penyerapan anggarannya,” sarannya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Banggar DPR Johnny Plate memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik di tahun 2016 dibanding tahun 2015, karena akan lebih ada kepastian. Politikus F-Nasdem ini menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sangat terganggu dengan adanya ketidakpastian dari Bank Central Amerika.

“Kami memperkirakan kebijakan Bank Central America untuk menaikan tingkat suku bunga, akan terjadi di kuartal petama tahun 2016. Pada saat kebijakan itu diambil maka ada satu kepastian terkait dengan perekonomian dan moneter internasional,” analis politikus asal dapil NTT itu. (sf)/foto:jaka/parle/iw.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Prihatin BOP Pesantren Dihapus di RAPBN 2021
17-09-2020 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Ratna Juwita Sari prihatin dihapuskannya Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren pada RAPBN 2021. Padahal padahal...
Banggar Setujui Postur Anggaran TKDD 2021
16-09-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui postur anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada RAPBN Tahun Anggaran 2021...
PMN Pada RAPBN 2021 Harus Dikaji Ulang
11-09-2020 / BADAN ANGGARAN
Anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 35,18 triliun yang ditetapkan dalam postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara...
Gubernur BI Diharapkan Mampu Jaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
11-09-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah berharap Gubernur Bank Indonesia (BI) dapat tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah...