Dana Transfer Daerah dan Dana Desa Diharapkan Beri Stimulus Ekonomi Daerah

10-09-2015 / BADAN ANGGARAN

 

Dana transfer daerah dan dana desa di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2016 diusulkan sebesar Rp782,2 triliun. Angka ini meningkat signifikan dibanding tahun 2015, yang hanya sebesar Rp 664 triliun. Diharapkan, dana ini ini memberikan stimulus pergerakan ekonomi di daerah.

Demikian diungkapkan Anggota Badan Anggaran DPR Johnny Plate di sela-sela Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

“Dalam transfer daerah dibutuhkan kecepatan dan keberanian dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah karena belanja transfer daerah itu begitu banyak insentif atau bantuan-bantuan belanja-belanja modal yang diberikan. Keberanian mengambil keputusan ini harus betul-betul didorong sehingga penyerapannya bisa cepat. Kalau penyerapannya cepat itu kita harapkan bisa memberikan stimulus dan pergerakan ekonomi di daerah,” harap Johnny, di Gedung Nusantara II, Rabu (9/09/15).

Politikus F-Nasdem ini menambahkan, besaran dana transfer yang meningkat ini memcerminkan bahwa program Pemerintah sesuai dengan visi-misi Presiden Joko Widodo adalah membangun dari daerah.

Namun, Johnny mengingatkan, dengan adanya Pilkada Serentak pada Desember 2015 mendatang, dimana aka nada 269 pemimpin daerah baru, baik Gubernur, Bupati dan Walikota baru, dikhawatirkan akan sedikit penyesuaian dari masing-masing kepala daerah terhadap dana transfer daerah itu. Terutama di kuartal pertama tahun 2016.

“Tentunya di kuartal pertama pasti ada penyesuaiannya, tapi karena itu tahun pertama pasti para kepala daerah ini ingin membuktikan janj-janji kampanyenya dan kita harapkan ini yang akan mendorong sehingga terjadi percepatan belanja di daerah itu bisa dipercepat,” harap Johnny.

Politikus asal daerah pemilihan NTT ini yakin, kebijakan ini juga mencerminkan program Pemerintah sudah pro ke daerah, untuk memperkecil disparitas antar wilayah. Apabila kebijakan ini bisa dilaksanakan dengan baik, lanjut Johnny, maka ini juga akan mendorong kesiapan Indonesia dalam berinteraksi dengan Masyarakat Ekonomi Asean yang segera berlangsung di penghujung 2015 ini.

“Ini juga terkait antisipasi terhadap keikutsertaan kita di ekonomi global. Paling tidak dengan tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur yang lebih memadai, maka terjadi efisiensi yang lebih bagus dalam produksi dalam negeri,” prediksi Johnny.

Sementara, apresiasi terhadap dana transfer daerah dan dana desa yang meningkat ini diberikan oleh Anggota Banggar Andi Akmal Pasludin. Andi Akmal menilai, dana transfer ini merupakan yang terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan lebih besar dibanding anggaran belanja Pemerintah Pusat.

“Tentu kita berharap, ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita di daerah. Saya kira kebijakan ini sudah sangat tepat dan kita mendukung untuk membangun bangsa ini dimulai dari daerah,” apresiasi Andi Akmal.

Namun politikus F-PKS ini mengingatkan, pekerjaan berikutnya yang perlu mendapat perhatian Pemerintah adalah pengawasan penyaluran dana ini. Apalagi, dengan hadirnya kepala-kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2015. Ia berharap ini tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.

“Kalau melihat dana transfer di RAPBN 2016 ini, ada optimisme dari DPR, dana ini bisa memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi kita. Kita harus optimis bahwa harapan itu masih ada. Untuk itu, mari bekerjasama dan kawal sehingga APBN 2016 nanti bisa pro rakyat untuk mengurangi angka kemiskinan dan bisa meningkatkan lapangan kerja kita,” tutup politikus asal dapil Sulsel itu. (sf)/foto:jaka/parle/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...