Panja Pelindo II Bongkar Tiga Masalah krusial

17-09-2015 / KOMISI VI

Panja Pelindo II yang dibentuk Komisi VI DPR RI akan membongkar tiga kasus krusial yang menyelimuti PT. Pelindo II. Ketiganya adalah perpanjangan kontrak Hutchision Potr Holding (HPH), pengadaan mobil crane, dan etika pejabat Pelindo II.

 

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan, Kamis (17/9) di DPR. Setelah melakukan rapat perdana, Panja menilai ada  pelanggaran serius UU No.17/2008 tentang Pelayaran yang dilakukan Pelindo II. Perpanjangan kontrak pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) oleh HPH asal Hongkong itu mestinya baru bisa dilakukan pada 2019, karena di tahun itulah kontrak berakhir. Tapi, Pelindo II sudah memperpanjang hingga 2038.

 

“Di Pasal 344 UU No.17/2008 disebutkan tiga tahun setelah UU ini berlaku, maka semua pengusahaan pelabuhan harus merujuk pada UU ini. Jadi, 2011 dimulai pemberlakuan. Seharusnya Pelindo II menggunakan prosedur UU tersebut untuk meminta hak konsesi. Ironisnya, nilai kontrak yang diteken Pelindo II dengan Hutchitson tersebut jauh lebih kecil dibanding konsesi pertama. Padahal, produktivitas JICT naik terus dan meningkat,” urai politisi dari dapil Jabar IV ini.

 

Harusnya yang berhak memperpanjang kontrak, sambung Heri, adalah Kementerian Perhubungan, bukan Pelindo II. Dalam konteks ini, Pelindo adalah operator bukan regulator. Dan regulator yang dimaksud tentu Kemenhub dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut. Dalam rapat Panja tersebut terungkat, ternyata tiga Menteri Perhubungan sudah mengingatkan Dirut Pelindo II untuk mencabut perpanjangan konsesi dengan HPH. Tiga Menhub itu Freddy Numberi, EE. Mangindaan, dan sekatang Ignasius Jonan.     

 

Persoalan krusial kedua adalah pengadaan mobil crane yang diduga menyalahi aturan perundang-undangan. Pembelian crane yang tidak difungsikan hingga tiga tahun jadi temuan tersendiri. Bahkan, menurut Heri, temuan indikasi koruptif ini telah mengorbankan mantan Kabareskim Budi Waseso yang dimutasi ke BNN.

 

Sedangkan persoalan etika yang akan diungkap Panja, lanjut Heri, terkait dengan menurunnya produktivitas Pelindo II pascaperistiwa Dirutnya RJ. Lino yang berkomunikasi dengan pejabat pemerintah secara terbuka di depan media. “RJ. Lino telah menciptakan iklim yang kurang kondusif dan menurunkan produktivitas korporasi. Sejak kasus ini mencuat, ada beberapa karyawannya yang dimutasi,” ujar Heri. (mh)/foto:andri/parle/iw.

 

 

 

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna
13-09-2019 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat II atau Rapat...
Komisi VI Nilai Anggaran Kemendag dan Kemenkop Terlalu Kecil
12-09-2019 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI sebesar Rp 3,57 triliun, dan Kementerian Koperasi dan...
Perizinan Sulit Dinilai Penyebab Investor tak Tertarik ke Indonesia
11-09-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid menilai perizinan yang sulit dan memberatkan menjadi penyebab banyaknya investor asing beralih memilih...
Revisi UU Desain Industri Harus Lindungi UMKM
11-09-2019 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menilai revisi atau penggantian undang-udang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang...