Sembilan Fraksi Setujui RAPBN 2016 Dilanjutkan ke Pembahasan Tingkat II

30-10-2015 / BADAN ANGGARAN

Sembilan fraksi DPR, dalam rapat Badan Anggaran DPR, Kamis (29/10/15) malam, menyatakan persetujuannya untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2016), ke Pembahasan Tingkat II. Direncanakan, RAPBN 2016 akan disahkan pada Rapat Paripurna, Jumat (30/10/15).

 

Dalam rapat dengan perwakilan Pemerintah, yakni Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM, serta Gubernur BI itu, Fraksi Partai Gerindra menjadi satu-satunya fraksi yang menolak pembahasan RAPBN 2016 dibahas di tingkat I, walaupun Sembilan fraksi juga tetap memberikan catatannya. Rapat dipimpin oleh Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit.

 

Dalam postur anggaran sementara itu, pendapatan negara dan hibah ditetapkan sebesar Rp 1.822 triliun. Angka ini diperoleh melalui penerimaan pajak Rp 1.546 triliun, penerimaan negara bukan pajakn (PNBP) Rp 273 triliun, dan penerimaan hibah Rp 2 triliun.

 

Adapun dari sisi belanja, dipatok sebesar Rp 2.095 triliun. Belanja ini terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.325 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa Rp 770 triliun. Dengan begitu, defisit anggaran pada RAPBN 2016 sebesar Rp 273 triliun.

 

Dalam rapat itu juga disepakati asumsi makro RAPBN 2016, diantaranya pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 4,7 persen, dan nilai tukar rupiah Rp 13.900 dolar per dolar AS, SPN 3 bulan 5,5 persen. Harga minyak mentah dunia (ICP) 50 per dolar AS, lifting minya disepakati 830 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,155 barel per hari.

 

Sebelum disetujui, postur anggaran ini mendapat catatan dari fraksi, saat juru bicara membacakan pandangan mini fraksi. Sejumlah poin yang menjadi catatan fraksi diantaranya mengenai jumlah Penyertaan Modal Negara untuk 23 BUMN sebesar 34,32 triliun. Kemudian, alokasi dana desa sebesar Rp 47 triliun dianggap terlalu kecil, dan dana sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 130 triliun.

 

Walaupun sejumlah catatan melingkupi RAPBN 2016, dan penolakan dari satu fraksi, pembahasan tetap dilanjutkan ke Tingkat II.

 

Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra, Willgo Zainar menegaskan, fraksinya memang menolak RAPBN dibahas di tingkat Banggar. Menurutnya, target pemerintah dalam APBN 2015 belum capai target, bahkan Menteri Keuangan memperkirakan adanya kekurangan penerimaan pajak hingga Rp120 triliun.

 

“Kekurangan ini ditutupi dari belanja lewat mekanisme bilateral atau multirateral. Kemudian target lalu saja belum capai target. Kami pun minta jika target 2016 lebih realistis. Supaya ada prestasi nantinya,”  tegasnya. (sf) Foto: Ojie/parle/sf


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...