Tak Perlu Banyak BUMN Terima PMN

17-11-2015 / BADAN ANGGARAN

Penyertaan modal negara (PMN) sebaiknya lebih terarah dan fokus pada penangan sektoral saja. Tak perlu banyak BUMN yang menerima PMN. Cukup beberapa saja, tapi betul-betul akan membesarkan BUMN dan bisa bersaing di tingkat ASIA.

 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid (F-PKB) menegaskan hal tersebut sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Senin (16/11). Pernyataan ini menyusul penundaan persetujuan anggaran PMN dalam RAPBN 2016 lalu. Perdebatan menyangkut alokasi PMN untuk BUMN sudah terjadi di Komisi VI, lalu di Banggar, dan kemudian di Paripurna. Anggaran PMN ditunda hingga pembahasan RAPBN P 2016 nanti.

 

“Pemerintah diberi kesempatan lagi untuk berpikir apa sih pentingnya PMN. Jangan sampai dugaannya PMN dijadikan sapi perahan dan jadi sumber kegiatan politik yang tidak perlu. PMN harus diberikan secara terbatas saja, tapi jelas tujuannya. Kalau infrastruktur kasih saja ke satu BUMN infrastruktur. Pilih salah satu, lalu diberikan kekuatan yang lebih. Selain itu, BUMN jangan sampai mematikan sektor swasta,” papar Jazil.

 

Dari anggaran PMN yang diajukan pemerintah sekitar Rp 40,7 triliun dan dibagikan ke 23 BUMN itu, dinilai politisi dari dapil Jatim X ini, kurang fokus. Menurutnya, tak perlu sebanyak itu BUMN yang menerima PMN. Cukup 5-7 BUMN saja, asal betul-betul serius memfokuskan peruntukan PMN-nya. Bila ingin membangun infrastruktur, lanjut Jazil, cukup diberikan kepada Wijaya Karya saja, misalnya. Begitu juga bila ingin membangun pertanian, cukup ke salah satu PTPN saja.

 

Anggota Komisi V tersebut tak setuju bila dana PMN diberikan sedikit-sedikit kepada sejumlah BUMN. Ada yang menerima Rp 200 miliar, ada pula yang menerima Rp 500 miliar. “Jadi PMN diecer-ecer begitu. Kalau nanti disuntik, tambah tidak sehat, itu bukan tujuan PMN. Tujuannya, BUMN yang disuntik makin kuat dan memberikan sumbangan kepada negara. Jangan menyuntik yang sudah mau mati. Apalagi suntikan PMN-nya kecil. Nanti obantnya hilang, BUMN-nya mati.”

 

Dengan penundaan ini, sambung Sekretaris F-PKB DPR itu, pemerintah harus kembali menyusun perencanaan PMN dengan lebih matang. Selama ini, pemerintah masih dinilai kurang matang dalam perencanaan.  “Menurut saya ini kesempatan bagi pemerintah untuk betul-betul serius, bukan hanya main-main,” kilah Jazil. (mh)/foto:jaka/parle/iw.

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...