MKD Periksa Menteri ESDM dalam Sidang Terbuka

02-12-2015 / M.K.D.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) membuat terobosan baru dengan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik secara terbuka. Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pihak pengadu, dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR adalah pihak pertama yang dimintai keterangannya.

 

"Iya sidang MKD itu pada prinsipnya tertutup tetapi apabila persidangan meminta terbuka, bisa saja itu dilakukan. Prinsipnya kami mencermati kasus ini sangat menarik perhatian masyarakat sehingga ini tentu menjadi pertimbangan," kata anggota MKD Darizal Basir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/15).

 

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumbar I ini menyebut pihaknya menyadari harapan masyarakat sangat besar pada penuntasan kasus dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR. Ia menekankan MKD dalam proses pemeriksaan hanya fokus pada apakah ada pelanggaran etik. Masalah lain misalnya pidana merupakan ruang bagi kepolisian dan kejaksaan.

 

Ketika ditanya tentang keterangan yang disampaikan oleh Sudirman Said, politisi Fraksi Demokrat ini berpendapat cukup objektif. "Namun tentu keterangan itu masih perlu kita konfirmasi dengan pihak-pihak terkait lainnya yang akan dipanggil dalam persidangan selanjutnya," tutur dia.

 

Sementara itu anggota MKD dari Fraksi Partai Golkar Ridwan Bae masih mempersoalkan legal standing Menteri ESDM sebagai pihak pengadu dalam kasus ini. Ia mengutip pasal 5 Peraturan DPR no.2/2015 yang menjelaskan pihak-pihak yang berhak melapor ke MKD. 

 

"Tidak diatur pejabat eksekutif dalam hal ini Menteri ESDM mengadukan pejabat legislatif. Jadi ada persoalan dalam persidangan sehingga Sudirman Said belum berhak menyampaikan keterangan," tandas dia. (iky)/foto:iwan armanias/parle/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
HUT ke-75 DPR, Ketua MKD Ungkap Sebuah Harapan
29-08-2020 / M.K.D.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy mengucapkan selamat HUT ke-75 tahun untuk DPR RI. Ia...
Kemerdekaan Indonesia Ke 75 Tahun Wajib Disyukuri
18-08-2020 / M.K.D.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy mengungkapkan Kemerdekaan Indonesia yang sudah dinikmati selama 75 tahun...
Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Terlewatkan oleh Presiden
14-08-2020 / M.K.D.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsy menilai ada yang terlewat dari Pidato Presiden hari ini,...
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
08-07-2020 / M.K.D.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD sudah menyampaikan akan melakukan penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan...