Ada Ketidakadilan Anggaran Pendidikan Islam

22-01-2016 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq  mengatakan, ada ketidakadilan soal anggaran terhadap pendidikan Islam. Misalnya Menteri Keuangan, memotong anggaran pendidikan Islam (Pendis) sebesar Rp 4 Triliun pada tahun 2016 ini.

“Sebenarnya ada ketidakhadiran negara dalam pemberdayaan penguatan pendidikan islam, guru-guru madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam,” kata Maman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan  Dirjen Pendidikan Islam Kemenag dan Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Kamis (21/1). Pada RDP ini dibahas permasalahan pengelolaan tenaga kependidikan, kurikulum dan anggaran guru.

Menurut politisi PKB ini, ketidakadilan itu akan terlihat saat guru-guru madrasah khususnya  swasta menyampaikan aspirasinya, termasuk sarana dan prasarana dari Kementerian Agama yang sangat mengkhawatirkan.

“ Dirjen Pendis hendaknya memprioritaskan penyelesaian persoalan guru swasta pada tahun 2016 ini , karena kegelisahan berimbas kepada masa depan anak bangsa,” tekannya.

Ditegaskan lagi, Dirjen Pendis untuk fokus dalam penyelesaian ini, jangan sampai ketika Komisi VIII mendesak yang diselesaikan hanya PNS sementara yang dari swasta ditunda lagi.

Pemerintah juga diminta untuk memperbaiki dan meningkatkan pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Memastikan pelaksanaan sertifikasi guru 2016-2019 dapat tercapai sesuai skema rencana yang disusun Dirjen Pendis, menyusun kebijakan strategis dalam upaya mengatasi pemetaan guru pendidikan agama Islam di seklolah.

Di sisi lain, pemerintah juga diminta memprioritaskan penyaluran bantuan bagi madrasah sesuai dengan aspirasi daerah. Selanjutnya DPR juga meminta pemerintah mengatasi permasalahan kekurangan guru pendidikan agama Islam di sekolah, dan melakukan evaluasi dalam proses rekrutmen dan pembinaan tergadap guru pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah yang selama ini dilakukan Pemda.

Dirjen Pendis  Kamaruddin Amin menjelaskan, banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru agama Islam, karena yang telah pensiun mencapai 47.866 orang. Dan masih terdapat TPG terhutang dan belum terbayarkan untuk tahun 2014 dan 2015 dengan jumlah 400 Milyar.  (as), foto :eno/parle/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Tolak Keterlibatan Perusahaan Startup dalam Bisnis Umrah
19-07-2019 / KOMISI VIII
Rencana keterlibatan dua perusahaan startup Traveloka dan Tokopedia dalam bisnis umrah mendapat penolakan keras dari Anggota Komisi VIII DPR RI...
RUU PKS Sarat Dengan Nilai Agamis
19-07-2019 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengapresiasi draf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan Panitia Kerja (Panja) Pemerintah terkait...
DPR Optimis RUU PKS Selesai Periode Ini
19-07-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan daftar Anggota Pantia Kerja (Panja) Pemerintah terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan...
Kedudukan Penyedia Travel Umrah Harus Jelas dalam UU PIHU
18-07-2019 / KOMISI VIII
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana akan meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Arab Saudi terkait dilibatkannya dua perusahaan digitalasalIndonesia,...