RENOVASI RUMAH JABATAN ANGGOTA DPR RI

25-01-2010 / LAIN-LAIN

 

Pemberian fasilitas Rumah Jabatan bagi Anggota DPR RI bukan  merupakan hal yang mengada-ada dan tentunya berdasarkan pertimbangan yang sangat jelas. Pertama, landasan yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara. Kedua peraturan tersebut mengamanatkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas bagi seorang Pejabat Negara, salah satunya adalah penyediaan fasilitas Rumah Jabatan milik Negara untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam hal ini sebagai Anggota DPR RI.

Kedua, memenuhi asas kepatutan. Asas kepatutan menjadi faktor penting karena Anggota DPR RI merupakan Pejabat Negara. Sebagai suatu perbandingan di pihak Eksekutif, pejabat Eselon 1 mendapatkan fasilitas rumah dinas. Karena itu pemberian fasilitas Rumah Jabatan bagi Anggota DPR RI merupakan suatu kepatutan bagi Pejabat Negara pada lembaga Legislatif.

Ketiga, alasan fungsional yaitu berangkat dari adanya tuntutan untuk memberikan kelancaran mobilitas bagi Anggota DPR dalam menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya. Menempatkan Anggota DPR RI pada suatu lokasi komplek perumahan akan memudahkan bagi DPR dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsinya, dibandingkan dengan yang terpencar. Alasan fungsional lainnya adalah Anggota DPR RI berasal dari berbagai daerah sesuai dearah pemilihannya sehingga umumnya Anggota DPR tidak memiliki rumah di Jakarta sehingga pemberian rumah jabatan menjadi perlu.

Berdasarkan ketiga hal di atas, maka pada tahun 1985 dibangunlah Komplek Rumah Jabatan Anggota (RJA) yang berlokasi di Kalibata sebanyak 500 unit. Namun seiring dengan dengan bertambahnya jumlah Anggota DPR maka pada tahun 2005 dibangun Komplek Rumah Jabatan Anggota (RJA) yang berlokasi di Ulujami sebanyak 50 unit sesuai dengan pertambahan jumlah Anggota DPR.

Khusus RJA Kalibata seiring dengan berjalannya waktu mulai dirasakan sudah tidak nyaman lagi (tidak layak huni). Hal ini wajar mengingat usia pakainya telah mencapai lebih dari 20 tahun. Berbeda dengan RJA di Ulujami yang masih nyaman dan sangat layak untuk ditempati Anggota DPR RI, karena usia pakainya yang relatif masih baru. Untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut RJA Kalibata memang mendapatkan pemeliharaan setiap tahunnya, tetapi pemeliharaan bersifat tambal sulam sehingga tidak menyelesaikan permasalahan secara tuntas, bahkan secara ekonomi tidak efisien. Karena itu untuk menganalisa kondisi bangunan Rumah Jabatan Anggota tersebut, DPR mengundang Ditjen Cipta Karya (Departeman Pekerjaan Umum) dan hasilnya menyimpulkan bahwa RJA Kalibata perlu dilakukan renovasi berskala besar.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ekonomi Indonesia Jangan Sampai Masuk Jurang Resesi
10-08-2020 / LAIN-LAIN
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II Tahun 2020 mengalami kontraksi atau-5,32 persen dibandingkan...
Pemenuhan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Merupakan Wujud Kehadiran Negara
07-08-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengajak anak-anak penyandang disabilitas untuk tidak rendah diri dalam pergaulan, baik...
Secara Teknikal Indonesia Sudah Resesi
07-08-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai dilihat dari data BPS Badan Pusat Statistik, saat ini pertumbuhan ekonomi di...
Legislator Siap Perjuangkan Pembangunan Infrastruktur Natuna
05-08-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi V DPR RI Ansar Ahmad menegaskan siap memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dimana, masih...