Rencana Revitalisasi Teluk Benoa Bali Disetujui Dewan

27-01-2016 / KOMISI VII

Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rabu (27/1/2016) menyetujui rencana revitalisasi Teluk Benoa di Bali, namun Komisi VII minta sumber material revitalisasi untuk teluk tersebut tidak diambil seluruhnya dari Pulau Lombok. Revitalisasi Teluk Benoa membutuhkan 30 juta metric ton pasir.

Anggota Komisi VII DPR dari Daerah Pemilihan NTB Kurtubi menyatakan dapat menyetujui rencana revitalisasi Teluk Benoa tersebut. Namun dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan  aspirasi dari masyarakat Lombok Barat dan Lombok Timur yang pasir pantainya akan ditambang dan dikirim untuk revitalisasi tersebut.

Ia mengatakan masyarakat Lombok Barat dan Lombok Timur menolak pasir pantainya ditambang, karena selain akan merusak lingkungan pantai, juga akan merusak keindahan alam untuk pariwisata.  Pantai Lombok merupakan salah satu tujuan pariwisata.  “Jika  pantainya bolong-bolong dan rusak ini tidak bagus untuk tujuan wisata, demikian juga untuk nelayan, jangka panjang dan menengahnya pasti ada terhadap mereka,” papar Kurtubi di Gedung DPR RI, Jakarta. 

“Sebagai anggota DPR kami mendukung program tersebut. tetapi sebagai anggota DPR Dapil NTB, saya minta pasir untuk revitalisasi Teluk Benoaa  tidak diambil seluruhnya dari Lombok,”  kata politikus dari Partai Nasdem ini.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Siti Nurbaya menyatakan mengenai revitalisasi Teluk Benoa  telah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan dan izin dari pihak terkait di antaranya Kementrian Kelautan dan Perikanan, Perpres mengenai tata ruang dan lain-lain. (sc), foto : rni/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Seharusnya Tambah Anggaran Subsidi Bagi Pelanggan Listrik 900 VA
12-10-2017 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengatakan bahwa RAPBN 2018 untuk Kementerian ESDM baru mencapai finalisasi di Komisi VII...
Komisi VII DPR Setujui Pagu Anggaran Kementerian LHK Tahun 2018
11-10-2017 / KOMISI VII
Hasil keputusan rapat Komisi VII DPR dengan Kementerian LHK pada hari Rabu (11/10) menyetujui bahwa pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup...
Komisi VII Minta Penjelasan Menteri ESDM Tentang Negosiasi dengan Freeport
09-10-2017 / KOMISI VII
Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah dengan PT. Freeport telah melakukan negosiasi yang cukup panjang tentang divestasi saham, pembangunan smelter,...
Pemprov dan Masyarakat Papua Apresiasi Alokasi 10 Persen Saham PT FI
09-10-2017 / KOMISI VII
Pemerintah dan Masyarakat Papua mengapresiasi dan menyambut baik alokasi 10% saham PT Freeport Indonesia (FI) hasil divestasi untuk rakyat Papua....