Rencana Revitalisasi Teluk Benoa Bali Disetujui Dewan

27-01-2016 / KOMISI VII

Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rabu (27/1/2016) menyetujui rencana revitalisasi Teluk Benoa di Bali, namun Komisi VII minta sumber material revitalisasi untuk teluk tersebut tidak diambil seluruhnya dari Pulau Lombok. Revitalisasi Teluk Benoa membutuhkan 30 juta metric ton pasir.

Anggota Komisi VII DPR dari Daerah Pemilihan NTB Kurtubi menyatakan dapat menyetujui rencana revitalisasi Teluk Benoa tersebut. Namun dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan  aspirasi dari masyarakat Lombok Barat dan Lombok Timur yang pasir pantainya akan ditambang dan dikirim untuk revitalisasi tersebut.

Ia mengatakan masyarakat Lombok Barat dan Lombok Timur menolak pasir pantainya ditambang, karena selain akan merusak lingkungan pantai, juga akan merusak keindahan alam untuk pariwisata.  Pantai Lombok merupakan salah satu tujuan pariwisata.  “Jika  pantainya bolong-bolong dan rusak ini tidak bagus untuk tujuan wisata, demikian juga untuk nelayan, jangka panjang dan menengahnya pasti ada terhadap mereka,” papar Kurtubi di Gedung DPR RI, Jakarta. 

“Sebagai anggota DPR kami mendukung program tersebut. tetapi sebagai anggota DPR Dapil NTB, saya minta pasir untuk revitalisasi Teluk Benoaa  tidak diambil seluruhnya dari Lombok,”  kata politikus dari Partai Nasdem ini.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Siti Nurbaya menyatakan mengenai revitalisasi Teluk Benoa  telah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan dan izin dari pihak terkait di antaranya Kementrian Kelautan dan Perikanan, Perpres mengenai tata ruang dan lain-lain. (sc), foto : rni/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sektor Hilirisasi Tambang Didorong Masuk Revisi UU Minerba
19-07-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian untuk segera menyelesaikan...
Komisi VII Apresiasi Raihan Opini WTP Kementerian ESDM
18-07-2019 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mengapresiasi Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2018 yang telah meraih...
Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII Sidak PT. Indofood di Ancol
18-07-2019 / KOMISI VII
Ketua Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir didampingi Direktorat Jenderal (Dirjen) Penegak Hukum (Gakkum)...
PT. Semen Padang Harus Patuhi UU No.32 Tahun 2009
17-07-2019 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir menyatakan bahwa PT. Semen Padang harus mematuhi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun...