Tata Kelola Anggaran PT Pelindo II Melanggar UU

27-01-2016 / KOMISI II

Anggota Pansus Angket Pelindo II DPR RI, Irmadi Lubis menilai pengelolaan anggaran PT Pelindo II tidak transparan dan melanggar etika keuangan negara. Ia menyebut patut diduga telah terjadi pelanggaran UU no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama pada pasal 3.

“Direksi Pelindo II telah menganggap perusahaannya seperti kepemilikan swasta! Ini bersebrangan dengan etika keuangan Negara yang seharusnya dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” katanya saat rapat dengan Dani Rusli mantan Dirut PT Pengembangan Pelabuhan Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Rabu (27/1/16).

Politisi Fraksi PDIP ini menambahkan pansus perlu mengkonfrontir Menteri Perhubungan dengan Direksi Pelindo untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. “Saya usulkan kita patut segera pertemukan Menteri Perhubungan dengan Direksi Pelindo," tandas wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut I ini.

Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka menanggapi positif usulan tersebut. Ia segera memerintahkan sekretariat pansus untuk segera mengatur jadwal sidang kedua pihak terkait.

Rapat dengar pendapat umum Pansus Angket Pelindo II selain menghadirkan Dani Rusli juga mengundang manajemen perusahaan PSA Singapura, Mitsui dan Oversight Committee (hs/iky), foto : arief rachman/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Tunda Penyetujuan Rancangan PKPU Pasal 8 ayat 3
13-12-2018 / KOMISI II
Komisi II DPR RI menyepakati untuk menunda persetujuan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasal...
DPR Puji Keindahan Gedung Parlemen Myanmar
13-12-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Tuti Nusandari Roosdiono memuji keramahan Speaker of Myanmar Parliament (Ketua Parlemen Myanmar) Pyithu Hluttaw U...
Komisi II DPR Pastikan Netralitas ASN Banten
12-12-2018 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa ia memastikan aparatur sipil negara (ASN) di Banten akan...
Tata Ruang KBB Jangan Sampai Seperti Puncak
12-12-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Agus Makmur Santoso mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, untuk mengatur tata ruang...