Tata Kelola Anggaran PT Pelindo II Melanggar UU

27-01-2016 / KOMISI II

Anggota Pansus Angket Pelindo II DPR RI, Irmadi Lubis menilai pengelolaan anggaran PT Pelindo II tidak transparan dan melanggar etika keuangan negara. Ia menyebut patut diduga telah terjadi pelanggaran UU no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama pada pasal 3.

“Direksi Pelindo II telah menganggap perusahaannya seperti kepemilikan swasta! Ini bersebrangan dengan etika keuangan Negara yang seharusnya dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” katanya saat rapat dengan Dani Rusli mantan Dirut PT Pengembangan Pelabuhan Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Rabu (27/1/16).

Politisi Fraksi PDIP ini menambahkan pansus perlu mengkonfrontir Menteri Perhubungan dengan Direksi Pelindo untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. “Saya usulkan kita patut segera pertemukan Menteri Perhubungan dengan Direksi Pelindo," tandas wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut I ini.

Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka menanggapi positif usulan tersebut. Ia segera memerintahkan sekretariat pansus untuk segera mengatur jadwal sidang kedua pihak terkait.

Rapat dengar pendapat umum Pansus Angket Pelindo II selain menghadirkan Dani Rusli juga mengundang manajemen perusahaan PSA Singapura, Mitsui dan Oversight Committee (hs/iky), foto : arief rachman/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua Komisi II DPR RI Ungkap Empat Faktor Kader Berpindah Partai Politik
19-07-2018 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali menilai ada empat factor yang membuat Kader salah satu partai politik pindah ke...
Banyak Picu Konflik, Perlu Dibentuk Pengadilan Pertanahan
19-07-2018 / KOMISI II
Urgensi pembentukan Pengadilan Pertanahan mengemuka saat Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para Pakar Hukum...
Legislator Nilai Sikap Presiden Tak Bijak Izinkan Menteri 'Nyaleg'
10-07-2018 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai sikap Presiden yang mengizinkan menteri yang ingin mencalonkan diri sebagai...
KPU dan Bawaslu Bisa Himbau Parpol Tidak Menunjuk Caleg Eks Koruptor
02-07-2018 / KOMISI II
Berkaitan dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan peraturan yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif...