Meski Inflasi Rendah, Pergerakannya Bisa Meroket

02-02-2016 / KOMISI XI

Naik turun tingkat inflasi dari pemerintahan Soekarno hingga sekarang yang makin lama makin tidak menentu. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno jatuh pada tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650%.

Demikian dikatakan anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan kepada Parlementaria, Senin (1/2) siang.

Sedangkan pada masa pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Soeharto dan diturunkan oleh Mahasiswa pada tahun 1998, tingkat inlfasi mencapai 77,63% dan dolar Amerika tembus diangka Rp.18.000,-

Kemudian, kata Heri, di masa pemerintahan SBY sebagai presiden yang ke-6 pada tahun 2014 inflasi di posisi angka 8,25%. Namun pada tahun 2015 lalu, apa betul inflasi 7,25%.

“ Pada era SBY subsidi berjalan saja inflasi 8,25%, kok subsidi dicabut inflasi malah turun = 7,25%. Jelas ini merupakan pembohongan BPS,” tegas Heri Gunawan.

Terkait inflasi per Januari 2016 sebesar 0,51 persen yang dirilis BPS baru-baru ini, politisi Gerindra ini berpendapat, inflasi sebesar 0,51 persen itu harus diwaspadai. Meski tergolong rendah, tetapi pergerakannya bisa meroket jika tidak dikelola dengan baik.

Dia mengemukakan, penyumbang terbesar inflasi tahun ini adalah bahan makanan sebesar 2,2 persen. Di sini kewaspadaan itu diperlukan. Apalagi, beberapa kelompok bahan makanan seperti beras dan daging menunjukan trend yang terus naik.

“ Pengelolaan inflasi yang baik adalah hal yang sangat penting dan sentral dalam pencapaian kesejahteraan suatu negara, karena terkait langsung dengan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi akan berpengaruh kuat pada daya beli masyarakat. Artinya, kesejahteraan mereka juga terancam, “ ia menambahkan. (spy,mp),foto naefurodji/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penurunan Laba BTN Dinilai Tak Rasional
18-02-2020 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan agenda paparan kinerja keuangan dan...
Sponsori Manchester City, Penyelesaian Kasus Jiwasraya Jadi Sorotan DPR
17-02-2020 / KOMISI XI
Permasalahan keuangan yang membelit PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), masih terus menjadi sorotan. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mempertanyakan...
Jangan Terjadi 'Double Guarantee' Dalam Penjaminan Infrastruktur
17-02-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anneta Komarudin mewanti-wanti efektifitas proyek-proyek yang dijaminkan pada PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) agar...
Penjamin Infrastruktur Harus Punya Aturan Main Yang Jelas
17-02-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Habib Anshory menegaskan, sebagai penjamin proyek infrastruktur sekaligus penyedia jasa persiapan proyek dan pendampingan transaksi,...