Anggota Banggar Rekomendasikan Efektifitas Penggunaan Mandatory Spending

10-02-2016 / BADAN ANGGARAN

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, M. Sarmuji merekomendasikan kepada pemerintah sebagai pelaksana mandatory spending untuk merencanakan anggaran negara pada sektor yang memiliki tujuan untuk penyelesaian masalah-masalah prioritas nasional. Rekomendasi ini ditujuakn agar dalam penggunaan anggaran mandatory spending dapat berjalan evektif.

 

"Pemerintah perlu menawarkan anggaran yang berbasis pada penyelesaian persoalan," ungkap Sarmuji usai RDPU Banggar DPR dengan pakar ekonomi, Rabu (10/2/2016).

 

Selain alokasi anggaran untuk penyelesaian permasalahan yang menjadi prioritas nasional anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Timur VI ini juga menyarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan yang mengelola anggaran baik di pemerintahan pusat atau daerah.

 

Dia menambahkan, dalam penggunaan anggaran mandatory spending, sebaiknya pemerintah membuat fokus kerja pada item-item yang menjadi bagian dari program yang telah dimandatkan dalam undang-undang. Tentunya pemfokusan ini berdasar pada persoalan yang sudah dikaji secara mendalam untuk menjadi prioritas.

 

Mandatory spending adalah pengeluaran negara pada program dan kegiatan tertentu yang harus dialokasikan oleh pemerintah karena telah dimandatkan oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

 

Terkait dengan masalah nasional yang dijadikan prioritas penyelesaianya, menurut politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya ini, sebaiknya dirumuskan dengan kajian yang mendalam, dengan melibatkan unsur-unsur yang ahli di dalamnya.

 

Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi beberapa macam hal di antaranya, pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4). Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen, dan Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dua alokasi anggaran ini berdasar pada ketentuan UU No. 33 tahun 2004.

 

Alokasi anggaran kesehatan sebesar lima persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Alokasi anggaran untuk otonomi khusus sesuai dengan Undang-undang otonomi khusus Provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar dua persen dari DAU nasional.

 

Sebelumnya Banggar DPR telah menyelenggarakan RDPU dengan Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati dan Rektor Universitas Paramadina Prof. Dr. Firmanzah.Rapat kali ini dipimpin oleh ketua Banggar DPR Kahar Muzakir. Dalam rapat ini dibahas tentang tantangan APBN tahun anggaran 2016 dalam pengelolaan mandatory spending yang semakin membengkak. (eko,mp)/foto:andri/parle/iw.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...