Hetifah: Mandatory Spending untuk Capai Target Pembangunan

11-02-2016 / BADAN ANGGARAN

 

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar ekonomi membahas tantangan APBN 2016 dan pengelolaan Mandatory Spending yang semakin membengkak Rabu (10/2). Hadir dalam kesempatan tersebut  Firmanzah, Rektor Universitas Paramadina dan Enny Sri Hartati, Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF).

 

Dalam acara tersebut, kedua narasumber mamaparkan bahwa di tahun 2016 Indonesia masih banyak menghadapi tantangan ekonomi. “Tantangan ekonomi Indonesia tahun 2016, antara lain disebabkan karena perlambatan ekonomi global, Pertumbuhan ekonomi masih melambat, kualitas pertumbuhan ekonomi menurun, daya beli masyarakat menurun” ujar Enny. Ia menambahkan bahwa perlambatan ekonomi Tiongkok sangat berpengaruh pula pada perkembangan ekonomi Indonesia.

 

Terkait mandatory spending dalam APBN 2016, kata anggota Banggar Hetifah hal itu adalah merupakan instrumen untuk mencapai target pembangunan yang lebih spesifik. “Dalam APBN 2016 telah ditetapkan target pembangunan yang sangat spesifik, seperti pengurangan angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan” ujar politisi Fraksi Golkar tersebut.

 

Lebih lanjut menurut Anggota Dewan dari dapil Kaltim-Kaltara ini, DPR membuat UU dan menetapkan mandatory spending adalah demi tercapainya target pembangunan.

 

“Ketika kita (DPR) membuat UU yang menetapkan mandatory spending tentang Pendidikan dan juga Kesehatan, tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai target pembangunan,” tandas Hetifah. 

 

Diketahui, bahwa porsi mandatory spending pada APBN 2016 adalah sebagai berikut: Anggaran pendidikan Rp. 419,17 triliun (20% dari belanja negara), Anggaran kesehatan Rp. 104,78 triliun (5% dari belanja negara), Anggaran DAU Rp. 385,36 triliun (27,7% dari PDN neto), Anggaran Otsus Papua dan Otsus Aceh masing-masing sebesar Rp. 7,07 triliun (2% dari DAU nasional), Anggaran dana desa sebesar Rp. 46,92 triliun (6,48% dari transfer ke Daerah). (eko,mp)/foto:andri/parle/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...