Kepala Daerah Baru Harus Optimalkan Dana Daerah

16-02-2016 / BADAN ANGGARAN
Presiden telah melantik tujuh Gubernur di Istana Negara Jumat pekan lalu (12/2). Selanjutnya pada 17 Februari akan dilaksanakan pelantikan sebanyak 202 Bupati dan Walikota hasil Pemilu Kepada Daerah serentak Desember lalu. Terkait hal tersebut, Anggota Badan Anggaran DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengingatkan kepada Kepala Daerah yang baru dilantik untuk mengoptimalkan penggunaan dana daerah.
 
“Di APBN 2016 ini ada transfer dana ke daerah dan dana desa yang cukup besar yakni Rp. 770 triliun. Kepala Daerah yang baru dan akan dilantik harus mampu optimalkan dana tersebut. Ini untuk membangun kesejahteraan di daerah” ungkapnya dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin  (15/2), petang.
 
Selain itu menurutnya untuk mengoptimalkan penggunaan dan memanfaatkan dana daerah juga dapat melalui partisipasi aktif dari masyarakat. “Masyarakat juga harus berpartisipasi untuk kawal dana daerah dan desa,” imbuh politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya.
 
Hetifah yang juga Anggota Komisi II DPR menyarankan agar Kepala Daerah baru yang terpilih untuk pandai memanfaatkan dana daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan adanya pendampingan. Diharapkan dengan adanya pendampingan penggunaan dana daerah dan dana desa, Kepala Daerah dapat terhindar dari tindakan korupsi.
 
“Mungkin ada kebijakan Gubernur, Bupati atau Walikota yang sebetulnya untuk kepentingan rakyatnya. Tetapi karena kebijakan tersebut tidak sesuai dengan regulasi, Kepala Daerah dianggap melakukan penyelewengan dan bahkan korupsi. Untuk itu perlu pendampingan (kepada Kepala Daerah)” sambungnya.
 
Sebelumnya dikabarkan bahwa pemerintah menyarankan adanya pendamping asisten nasional untuk mendukung Kepala Daerah dalam mengelolah dana daerah dan dana desa yang cukup besar. Beberapa pakar menilai bahwa keberadaan pandamping untuk dana daerah dan desa akan mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran dan mencegah terjadinya praktek korupsi.(eko,mp)/foto:andri/parle/iw.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...