Pengajuan APBN-P Sebaiknya Setelah UU Tax Amnesty

18-02-2016 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Hendrawan Supratikno mengharapkan agar pembahasan RUU APBN Perubahan 2016 bisa dibahas bersama pemerintah setelah UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) diundangkan.

 

“ Kalau pemerintah mengajukan RUU APBN- Perubahan tahun 2016 sebelum ada UU Tax Amnesty, maka yang dajukan bukan APBN Perubahan, melainkan APBN Pemangkasan,” katanya dalam perbincangan dengan pers, Kamis (18/2) di Jakarta.

 

Politisi PDI Perjuangan menyatakan sependapat dengan Menteri Keuangan agar pembahasan APBN-P tahun 2016 dilakukan setelah pengesahan UU Tax Amnesty sehingga ada potensi penambahan anggaran akibat menurunnya harga minyak dunia.

 

Sementara itu, APBN-Perubahan menurut Menteri Keuangan akan diajukan ke DPR untuk  menyesuaikan target penerimaan  pajak di APBN 2016 sebesar Rp1.360,1 triliun, karena pemerintah siap menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang berpotensi menambah pendapatan negara.


" Pengajuan APBN-P akan disinkronkan dengan UU Pengampunan Pajak. UU ini harus disetujui dulu oleh pemerintah dan DPR. Kami ingin lebih realistis karena berlakunya pengampunan pajak akan mempengaruhi penerimaan," jelas Menkeu.

 

Harga minyak dunia dalam beberapa bulan terakhir mengalami penurunan yang sangat signifikan. Saat ini harga minyak dunia berada di level 30 dolar AS per barel. Angka ini menjadi angka terendah dalam 10 tahun terakhir.

 

Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro menyakini,  UU Tax Amnesty ini bisa menjadi motor penggerak tambahan bagi pertumbuhan ekonomi nasional di 2016  dan laju ekonomi akan melaju kencang. (mp), foto : andri/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...