Penurunan BI Rate Mestinya Bisa Lebih Progesif

19-02-2016 / KOMISI XI

 

Suku bunga BI atau BI rate yang sudah diturunkan, mestinya bisa lebih progresif lagi diturunkan untuk membuka ruang bagi sektor riil bergeliat dan lapangan kerja juga semakin terbuka.
 
 
Turunnya BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 7% merupakan bagian dari pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan BI, agar stabilitas makroekonomi semakin terjaga. Tekanan inflasi pun diharapkan menurun, berbarengan dengan meredanya pasar uang global.
 
 
"Meski kurang progresif, saya mengapresiasi penurunan BI rate tersebut. Penurunan itu diharapkan bisa mendorong kegiatan ekonomi riil dan terbukanya lapangan kerja. Harus diingat, jumlah pengangguran semkin bertambah karena adanya gelombang PHK." Demikian dikemukakan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, saat dihubungi Jumat (19/2).
 
 
Menurut  Heri, kebijakan moneter yang progresif mutlak dilakukan agar kebikakan yang ekspansif bisa menemukan resonansinya. Untuk itu, perlu menyetop SBI yang hanya menjadi beban. Dimulai dari perbankan milik negara yang bisa melakukannya dalam waktu tertentu, agar secara tidak langsung perbankan bisa menyalurkan kreditnya.
 
 
Pada gilirannya, sambung anggota F-Gerindara itu, kredit perbankan bisa mendukung sektor produktif dan padat karya. "Kita semua tahu bahwa yang terpenting bagi rakyat saat ini adalah tumbuh dan berkembangnya sektor riil, dan itu membutuhkan stimulus dan pembiayaan yang lebih "jos" dan ekspansif," tandas Heri.
 
 
Ditambahkan Heri, saat ini sebetulnya jadi momentum untuk menerapkan kebijakan moneter yang progresif. Sebaliknya, kebijakan fiskal yang ekspansif tidak bisa diharapkan lagi, karena ada perlambatan ekonomi global dan lambatnya konsolidasi dunia usaha. 
 
 
"Kebijakan moneter yang berani dan progresif sangat masuk akal. Lihat saja perbedaan BI rate dengan inflasi sangat tinggi mencapai 311 basis poin. Apalagi, ekspektasi atas inflasi disebut-sebut akan terus menurun," jelas Heri. (mh)/foto:arief/parle/iw.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Setahun Pemerintahan Jokowi, Legislator Nilai Bidang Ekonomi Belum Memuaskan
20-10-2020 / KOMISI XI
Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin genap berusia satu tahun pada hari ini (20/10/2020). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai kinerja...
Topang Masyarakat Desa Kala Pandemi, Perlu Optimalisasi Penyaluran BLT Dana Desa
17-10-2020 / KOMISI XI
Wabah pandemi Covid-19 turut mengubah tatanan pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa. Pasalnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun...
‘Merger’ 3 Bank Syariah Harus Jadi Bukti Keberpihakan Pemerintah Pada UMKM
16-10-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha...
Anggota DPR Dorong Sinergi BUMDes di Tengah Pandemi
16-10-2020 / KOMISI XI
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2018 berupaya mengungkit potensi ekonomi daerah melalui program strategis yang menyasar perluasan akses keuangan masyarakat....