Program 100 Hari Pemerintah Hanya Sebatas Pencitraan

28-01-2010 / LAIN-LAIN

 

          Fraksi PDI Perjuangan DPR menilai program 100 hari kinerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid II semata-mata hanya sebatas pencitraan. Penilaian ini disampaikan sejumlah Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan di Gedung Nusantara, Jakarta, (28/01)

            Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin (Fraksi PDI Perjuangan) menyatakan capaian kinerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dalam waktu 100 hari adalah nol besar. Pasalnya memang banyak program-program yang ditargetkan tersebut tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

            Ia mencontohkan untuk Komisi I bidang Pertahanan, Pemerintah merumuskan  tindak lanjut peradilan militer. Menurutnya pembahasan RUU Perubahan atas UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada periode 2004-2009 tidak dapat dituntaskan karena tidak ada titik temu antara Pemerintah dan DPR

            “Masalah ini dimasukkan dalam program 100 hari, padahal pemerintah sendiri tidak memasukkannya dalam prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2010. Sangat takabur dan ngawur. Tak mungkin Roma dibangun dalam waktu satu malam,” tegas Tubagus yang juga politisi dari PDI Perjuangan

Terkait pengamanan 92 pulau terluar, kata dia, Pemerintah bersama DPR telah merencanakan untuk memberi tunjuangan khusus bagi TNI yang ditempatkan didaerah tersebut. Namun ia menilai belum adanya keseriusan dari Pemrintah, padahal permasalahan ini juga termasuk ke dalam program 100 hari Dephan meskipun tidak ada batas waktu penetapan pelaksanaan pembayarannya

Sementara Anggota Komisi I lainnya Evita Nursanti mengungkap empat janji Pemerintah untuk bidang luar negeri, diantaranya perluasan citizen service (pelayanan publik)  pada perwakilan RI di luar negeri, pemulangan WNI/TKI bermasalah, pengembalian sukarela WNI asal Papua dan Papua Barat ke wilayah NKRI serta pelaksanaan Bali Democracy forum ke-2 yang diikuti 39 Negara di kawasan Asia Pasifik

Menurutnya Komisi I DPR sangat mendukung program ini, namun sangat disesalkan karena dari target perluasan citizen service, terutama dalam hal perlindungan terhadap WNI pada sembilan perwakilan RI diluar negeri sampai saat ini belum terealisir

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X, Heri Akhmadi mengatakan program 100 hari kinerja Pemerintah di bidang pendidikan nasional, tidak relevan dengan kebutuhan yang dihadapi dalam dunia pendidikan saat ini.

Menurut Heri, penyelesaian masalah guru honorer tidak termasuk dalam program 100 hari pemerintah. Padahal masalah ini sudah disepakati bersama DPR pada tahun lalu. “Kalau pemerintah mengklaim sukses, Saya rasa sangat tidak relevan. Program yang disusun hanya menjadi upaya tebar pesona karena tidak menyelesaikan masalah pendidikan,” katanya (sw)foto:warni_doeh/parle/DS


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemenuhan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Merupakan Wujud Kehadiran Negara
07-08-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengajak anak-anak penyandang disabilitas untuk tidak rendah diri dalam pergaulan, baik...
Secara Teknikal Indonesia Sudah Resesi
07-08-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai dilihat dari data BPS Badan Pusat Statistik, saat ini pertumbuhan ekonomi di...
Legislator Siap Perjuangkan Pembangunan Infrastruktur Natuna
05-08-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi V DPR RI Ansar Ahmad menegaskan siap memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dimana, masih...
Serahkan Surat Nasabah Bumiputera, Legislator Harap Pertemuan Manajemen Segera Terlaksana
04-08-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menepati janjinya untuk memperjuangkan hak nasabah AJB Bumiputera yang menemuinya di Gedung DPR...