RAPAT KONSULTASI DIWARNAI WALK OUT

29-01-2010 / LAIN-LAIN

    Rapat konsultasi Panitia Khusus Angket Century dengan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diwarnai walk out anggota pansus masih berlangsung.
     Anggota pansus asal F-Hanura itu walk out pada pukul 16.00 WIB. "Karena BPK tidak akan memberikan data. Maka saya lepas tangan atas seluruh keputusan rapat konsultasi tersebut. Terima kasih," ujar Akbar sesaat sebelum meninggalkan ruang rapat tersebut di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (29/1).
       Alasan Akbar tersebut dikarenakan BPK menyatakan tidak akan memberikan data terkait aliran dana karena dilarang UU yang mengatur mereka. "Ya sudah, demi kebaikan kita, salaman saja dulu," ujar Pjs Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang juga ikut dalam rapat tersebut.
       Akbar pun menyalami seluruh peserta rapat dan segera meninggalkan ruangan. Di luar ruangan, Akbar menyatakan kekecewaanya bahwa BPK tetap tidak mau memberikan data. "Perdebatan itu (di rapat konsultasi) wilayah UU. Angket dibentuk konstitusi, harusnya levelnya lebih tinggi. Kita harus mengembalikan posisi DPR ke depan. Kita memegang hak rakyat tertinggi," ujar Akbar yang mengenakan batik warna cokelat tersebut.
        "Kita berhak meminta bahkan menyita data-data yang dibutuhkan (ke BPK). Ini levelnya demi rakyat," ujarnya. "Masa untuk meminta data saja kami sampai harus seperti ini? Bagai salah satu anggota keluarga yang meminta sesuatu ke anggota keluarga serumah lainnya, masa tidak bisa?" ungkap Akbar melampiaskan kekesalannya. (as) foto:doeh/parle/DS


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...