Tim Komisi VIII DPR Dukung BNPB Dari Sisi Anggaran

01-02-2010 / LAIN-LAIN

Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Oheo Sinapoy dari Partai Golkar mengatakan, kunjungan spesifik ke Kolaka Utara bertujuan untuk melihat langsung dampak dari bencana banjir bandang yang menimpa sejumlah desa di wilayah tersebut. "Dari Pemda Sultra sudah cukup bagus mereka sudah sangat reaktif dengan menganggarkan Rp 1.8 Miliar untuk tanggap darurat,"terangnya saat diwawancarai oleh Parle, di Kolaka Utara baru-baru ini. 

Menurut Oheo, Pemda Sultra sudah melakukan penanganan cepat dan intensif tanpa satupun arahan dari pusat. sebenarnya, papar Oheo, Kolaka Utara tidak memiliki tradisi banjir namun karena disebabkan adanya pemanasan global maupun pemotongan hutan di hulu menyebabkan banjir tidak dapat diprediksi. 

Dia menambahkan, bencana alam tidak bisa dihadapi, maupun dicegah, manusia hanya bisa ikut dengan alam sekitarnya. "Dari laporan dinas sosial korban mencapai 9 orang dengan 3 orang hilang,"paparnya. 

Pada kesempatan tersebut Oheo menegaskan, Tim Komisi VIII DPR bertugas melakukan fungsi pengawasan dari program-program di Departemen Sosial maupun Badan Nasional Penangulangan Bencana. "Kami dari Komisi VIII DPR menghimbau agar manusia yang beraktifitas di atas (Hulu)  menghargai aktifitas manusia yang ada di bawahnya atau hilir,"tandasnya

Oheo menilai aparat daerah Sultra begitu sigap baik dari tingkat masyarakat maupun badan-badan di daerah. "ini terjadi semacam kerjasama yang sangat bagus, hal ini harus dikembangkan dan dijadikan contoh,"terangnya. 

Terkait persoalan bencana Kolaka Utara, Oheo berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan komisi IV DPR yang membidangi masalah Kehutanan, karena, paparnya, berdasarkan laporan Kapolres daerah sekitar Kolaka merupakan daerah hutan lindung. "kita akan meminta departemen kehutanan melakukan tindakan tegas,"tambahnya.

Sementara, untuk bidang tugas Komisi VIII DPR, terang Oheo, komisi VIII DPR akan kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dinas sosial yang merupakan mitra kerja Komisi VIII DPR, agar mempersiapkan dana tanggap darurat baik dana on call maupun APBN.  Namun yang paling utama, jelasnya, adalah berusaha meringankan beban masyarakat yang habis terkena bencana. "BNPB akan segera mengasses dari rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana yang ada,"terangnya. (si)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
'Stand Up Comedy’ Sarana Tepat Tunjukkan Keterbukaan DPR
23-09-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi DPR RI Muhammad Farhan mengapresiasi penyelenggaraan Workshop Penulisan NaskahStand Up Comedy oleh Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Farhan...
PIA DPR Gelar Baksos Lawan Covid-19 di Kompleks Parlemen
15-09-2020 / LAIN-LAIN
Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI kembali menggelar bakti sosial (baksos) dalam rangka memperingati HUT ke-75 DPR RI yang jatuh...
Hakim Konstitusi Harus Negarawan
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang persyaratannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu syarat yang...
DPR Hadiri Sidang Gugatan UU Perasuransian di MK
08-09-2020 / LAIN-LAIN
Tim Kuasa DPR RI diwakili Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 531.32/PAN.MK/8/2020...