Anggaran 2017 Diharap Memprioritaskan Pertanian dan Kebutuhan TNI Polri

01-06-2016 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah memberikan catatan terkait dengan pidato Menteri Keuangan RI atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2017 saat Rapat Paripurna DPR. Menurutnya ada dua sektor yang harus menjadi perhatian utama untuk membumikan Nawa Cita pemerintah. Pertama memprioritaskan anggaran pada pertanian, kedua memenuhi kebutuhan minimum TNI dan Polri. 

 

Menurutnya, dengan memberikan prioritas anggaran kepada sektor pertanian, cita-cita kedaulatan pangan yang ditargetkan pada 2018 bisa terwujud. "Maka mau tidak mau pemerintah harus memberikan prioritas kepada pertanian, sehingga kedaulatan pangan yang mau dicapai 2018 akan terpenuhi," ungkap Said saat diwawancarai di Gedung Nusantara II, belum lama ini. 

 

Selain itu, menurut Said, pemerintah juga tidak bisa menghindar dari pemenuhan kebutuhan minimal TNI dan Polri. "Pemerintah punya kewajiban harus menyelesaikan kebutuhan minimum Tentara Nasional Indonesia kita, dan Kepolisian Republik Indonesia," saran Said. 

 

Dia mengatakan dua sektor di atas merupakan bagian yang penting untuk diingatkan oleh DPR kepada pemerintah. Terkait dengan dana desa dia mempersilahkan untuk ada penambahan, karena membangun Indonesia dari pinggiran juga bagian dari Nawa Cita. 

 

"Kami welcome untuk penambahan alokasi dana desa, karena ini merupakan Nawa Cita yang ingin membangun Indonesia dari pinggir. Namun sistem dan tata kelola di desa harus dibenahi," ujar Said. 

 

Terkait dengan poros maritim, Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, menyarankan pemerintah agar mendahulukan infrasutruktur primer dalam pembangunannya. Infrastuktur yang dia maksud untuk mendukung swasembada kedaulatan pangan Indonesia. 

 

"Infrastruktur yang mendukung terwujudnya poros maritim. Infrstruktur yang paling dibutuhkan adalah infrastruktur primer. Dalam rangka mendukung swasembada atau kedaulatan pangan," Said menyarankan. (eko)/foto:runi/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...