BPK Berikan Opini Wajar Dengan Pengecualian Atas LKPP Tahun 2015

02-06-2016 / PARIPURNA

Atas LKPP Tahun 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tersebut sama dengan opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.  Hal ini disampaikan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, saat Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Kamis (02/06/2016).

 

Harry menerangkan, ada enam permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPP tahun 2015 yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP. Permasalahan tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kelemahan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Salah satu permasalahannya menurut Harry adalah, pemerintah menetapkan harga jual eceran minyak solar bersubsidi lebih tinggi dari harga dasar termasuk pajak dikurangi subsidi tetap sehingga membebani konsumen dan menambah keuntungan badan usaha melebihi dari yang seharusnya sebesar Rp 3,91 trilliun.

 

Selanjutnya, tambah Harry, koreksi-koreksi pemerintah yang mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp 96,53 trilliun dan transaksi antara entitas sebesar Rp 53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen seumber yang memadai.

 

Kemudian, lanjutnya, pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak akurat sehingga kewajaran transaksi dan/atau saldo terkait SAL sebesar Rp 6,60 trilliun tidak dapat diyakini.

 

“Terhadap permasalahan tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah perbaikan agar ke depan permasalahan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan menjadi semakin berkurang dan tidak menjadi temuan berulang,”ujar.

 

Secara keseluruhan, tandas Harry, dari pemeriksaan atas 86 entitas pelapor, BPK mengapresiasi Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dan jajarannya yang telah berupaya untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang ditunjukkan tidak signifikannya penurunan kualitas laporan keuangan pada penerapan pertama kali Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) berbais aktual.

 

“Hal tersebut terlihat dari jumlah KL yang memperoleh opini WTP hanya menurun sebayak 6 KL dari 62 KL pada tahun 2014 menjadi 56 KL pada tahun 2015. Sedangkan KL yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan TIdak Memberikan Pendapat (TMP) pada tahun 2015 masing-masing sebanayak 26 KL dan 4 KL,”katanya.

 

Dalam pemeriksaan LKPP tahun 2015, BKP melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal. Hasil reviu secara keseluruhan menunjukkan pemerintah telah memenuhi sebagain besar kriteria transparansi fiskal secara memadai.  “Kami berharap DPR RI dapat membantu tindak lanjut LHP LKPP oleh pemerintah sehingga tidak ada masalah yang sama pada tahun berikutnya dan kualitas LKPP dapat terus ditingkatkan oleh pemerintah,” tuturnya.(rnm), foto : tim/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
UU Sisnas Iptek Diharapkan Segera Jadi Landasan Pembangunan Nasional
17-07-2019 / PARIPURNA
Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) DPR RI Marlinda Irwanti berharap, pengesahan...
Paripurna DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan 4 RUU
17-07-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018 - 2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengesahkan perpanjangan...
DPR Sahkan RUU Sisnas Iptek
16-07-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI ke-22 Masa Persidangan V tahun 2018-2019 resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan...
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah
16-07-2019 / PARIPURNA
Telaah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Kegiatan Pembinaan dan...