Kerugian Sarana Infrastruktur Bencana Jambi Capai Rp 1.8 Triliun

16-02-2010 / LAIN-LAIN

Ketua Tim Bencana Alam Jambi HA Bakri HM yang juga anggota DPR dari Fraksi-PAN mengatakan, bencana di Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Merangin, Kerinci menyebabkan kerugian sarana infrastruktur  sebesar Rp 1.8 Triliun. "Untuk bencana di Provinsi Jambi untuk dua Kabupaten Kerinci dan Merangin berdampak besar bagi infrastruktur, karena daerah tersebut merupakan daerah berbukit,"terang Bakri saat diwawancarai oleh Parle, Senin,(15/2).

Menurut Bakri, pertemuan ini merupakan yang kedua kalinya antara DPR, Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin, Kerinci. "Pertemuan ini membahas mengenai laporan penanganan dan kerugian bencana Gempa setelah Sumbar, dan bertujuan melengkapi dokumen terkait laporan bencana tersebut,"katanya.

Bakri menambahkan, selaku ketua Tim Bencana Alam Jambi dirinya akan berusaha maksimal memperjuangkan pemulihan paska bencana di Provinsi Jambi. "Kita inginkan adanya pemerataan bantuan dana dari pusat maupun daerah terkait bencana tersebut,"paparnya.

Dia mengatakan, saat ini baru menerima kelengkapan data dahulu belum membicarakan mengenai hambatan maupun solusi paska bencana tersebut.(si)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...