Ahmad Riski Sadig : Pemerintah Diharapkan Bisa Mendanai Rumah Sakit Swasta

15-07-2016 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmad Riski Sadig mendorong pemerintah untuk mengakaji, dimungkinkanya rumah sakit swasta mendapat bantuan anggaran dana dari pemerintah. Usul tersebut dia sampaikan saat Rapat Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2017 dengan Pemerintah. 

 

"Ini kan baru pertama pemerintah menjalankan program kesehatan lima persen sesuai dengan undang-undang, ini kan baru tahun 2016. Dalam posisi yang sekarang ini saya hanya ingin membuka, karena selama ini pemerintah belum memanfaatkan fasilitas-fasilitas kesehatan non pemerintah," ungkap Riski di Ruang Rapat Banggar, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/7/2016). 

 

Anggota Dewan dari dapil Jawa Timur VI ini mengungkapkan, banyak rumah sakit swasta yang memiliki kualitas unggul dengan tenaga kesehatan yang profesional dan sudah teruji memiliki kontribusi besar pada masyarakat. Jika dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah, mengharuskan tenaga kesehatan dari PNS, sedangkan perekrutannya melalui proses yang tidak simpel. Dalam hal tersebut swasta lebih unggul. 

 

"Misalnya rumah sakit milik organisasi Muhammadiyah, rumah sakit milik pesantren-pesantren besar seperti Gontor, Al-Irsyad, itu semua punya rumah sakit, atau klinik-klinik kesehatan yang dimiliki pribadi di tingkat kecamatan kabupaten. Sudah pasti ini punya tenaga kerja kesehatan, beda dengan pemerintah, kalau pemerintah punya rumah sakit dia harus dengan tenaga PNS. Makanya banyak rumah sakit yang tidak ada dokternya, di daerah-daerah terpencil," papar Riski. 

 

Namun Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini menyadari usul tersebut belum ada payung hukumnya. Tapi usul tersebut cukup beralasan, karena dalam sektor pendidikan, lembaga pendidikan swasta dibantu pendanaan oleh pemerintah, maka jika ada usulan lembaga kesehatan swasta dibantu anggaran oleh pemerintah bukanlah angan-angan yang mustahil. Menurutnya usulan ini bisa menjadi variasi untuk mempercepat fasilitas kesehatan dekat dengan rakyat. 

 

"Payung hukum yang mengatur itu dimungkinkan saja. Pendidikan bisa, kenapa kesehatan tidak. Tergantung pemerintahnya. Kita kan memberikan masukan saja, realisasinya ada di pemerintah," tandas Riski. (eko) foto:andri/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...