Pemerintah Tak Miliki Kepercayaan Diri Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi

19-07-2016 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Bambang Haryo Soekartono melontarkan kritik kerasnya kepada pemerintah, karena menurutnya sampai saat ini tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dia menuntut pemerintah agar mampu meningkatkan perekonomian pada tahun 2017.
 
 
Hal tersebut dia ungkapkan saat Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dengan Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen dari Kementerian Keuangan dan Bappenas. 
 
 
"Saya menilai pemerintah tidak memiliki kepercayaan diri. Kenapa begitu, karena hampir semua asumsinya itu mengikuti asumsi 2016. Kita harusnya mempunyai satu target di 2017 ekonomi kita sudah menjadi lebih baik," desak Bambang kepada pemerintah di ruang rapat Banggar Nusantara II, Selasa (19/7/2016). 
 
 
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini membeberkan beberapa kebijakan pemerintah yang seharusnya bisa menjadi faktor peningkatan ekonomi nasional. Subsidi bahan bakar minyak sebesar 290 triliun, menurut Bambang seharusnya untuk kepentingan infrastruktur, di samping itu subsidi listrik yang dikurangi sekitar 100 triliun menjai 50 triliun, seharusnya juga bisa menjadi pendorong kemajuan ekonomi jika pemerintah mampu mengelolanya dengan baik. 
 
 
Selain subsidi listrik dan BBM, Bambang juga menyinggung soal 12 paket kebijakan ekonomi pemerintah, Undang-Undang Pengampunan Pajak, dan Dana Desa. Dia mengharapkan dengan kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah seharusnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan bukti kongkrit penurunan angka kemiskinan.  
 
 
"Presiden telah mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi, seharusnya dengan ini pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Terus di sini juga ada bonus Tax Amnesty dan ini sudah mulai berjalan, dampaknya jatuh di 2017. Dana desa yang jauh lebih besar ini bisa menumbuhkan ekonomi di daerah, karena dari 28 juta rakyat miskin 18 juta ada di desa dan 10 juta ada di kota," tandas Bambang. 
 
 
Anggota Dewan dari dapil Jawa Timur I ini juga menambahkan, dengan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN itu juga bisa menjadi pendukung kemajuan ekonomi. Dia beralasan karena BUMN itu sebagai stabilisator termasuk juga agen of development ekonomi negara. 
 
 
"Kebijakan seperti ini tidak ada di priode sebelumnya atau dialkukan pemerintahan yang lalu. Karena itu saya berharap pertumbuhan ekonomi ini harusnya meledak di 2017," ujar Bambang.  (eko,mp)/foto:andri/iw.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Minta Anggaran Kesehatan 2021 Harus Selesaikan Permasalahan
27-09-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Pemerintah yang diwakili Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, serta Bank Indonesia...
Pasca-Covid, APBN 2021 Harus Selesaikan Berbagai Sektor
25-09-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati alokasi dan kebijakan anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2021 diarahkan untuk menjadi...
Banggar DPR bersama Pemerintah Setujui RUU APBN TA 2021
25-09-2020 / BADAN ANGGARAN
Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, kementerin Hukum dan HAM RI serta...
Banggar DPR Rampungkan Pembahasan RAPBN 2021
23-09-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI secara resmi telah merampungkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 melalui mekanisme...