Target Pajak RAPBN 2017 Bisa Lebih Tinggi

23-08-2016 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran DPR Dony Ahmad Munir menilai langkah pemerintah terkait target perpajakan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 seolah mencari jalan aman, demi menjaga keseimbangan fiskal. Namun target pemerintah tersebut seharusnya bisa lebih tinggi, karena ada kenaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

 

“Sehingga, penerimaan pajak juga seharusnya ada kenaikan bukan malah lebih rendah dibanding tahun sebelumnya,” kata Dony saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/08/2016).

 

Menurut politisi F-PPP itu, penerimaan pajak pada tahun 2017 dengan menggunakan basis penerimaan pajak tahun ini, pada satu sisi memberikan gambaran bahwa pemerintah berusaha realistis, apalagi penerimaan pajak tahun ini juga berpeluang tidak tercapai.  Namun pada sisi lain, ada optimisme ekonomi tumbuh lebih baik, sehingga penerimaan pajak juga harus meningkat.

 

“Ada peningkatan kegiatan ekonomi, berarti peluang penerimaan pajak juga harus ada peningkatan. Jika tidak ada peningkatan berarti kemampuan pemerintah dalam menarik pajak perlu dipertanyakan,” sorotnya.

 

Sementara terkait defisit yang cukup tinggi, Dony menilai hal itu disebabkan karena target penerimaan pajak yang lebih rendah dari tahun ini. Jika penerimaan pajak meningkat, defisit bisa di tekan. Demikian pula beban utang juga tidak perlu dinaikkan.

 

“Beban defisit yang membesar, membuka peluang bagi pemerintah untuk menambah beban utang, sementara beban utang sudah cukup tinggi,” imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.

 

Sebagaimana diketahui, defisit anggaran pemerintah dalam RAPBN 2017 diajukan sebesar Rp 332,8 triliun, atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut naik dari APBN-P 2016, yang di patok Rp 296,7 triliun, atau 2,35 persen terhadap PDB.

 

Nota Keuangan dan RAPBN 2017 juga menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 1.737,6 triliun, atau lebih rendah dari target APBN 2016 yang sebesar Rp 1.822,5 triliun. Dari total target penerimaan tersebut penerimaan perpajakan sepanjang 2017, ditetapkan Rp 1.495,9 triliun, atau turun sebesar Rp 50,8 triliun dari target APBN 2016, yang sebesar Rp 1.546,7 triliun. Sedangkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pemerintah menargetkan Rp 240,4 triliun, atau diturunkan Rp 33,4 triliun dari target PNBP 2016 yaitu Rp 273,8 triliun. (sf), foto: andri/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...