APBN 2017 Diharapkan Realistis dan Tepat Sasaran

31-08-2016 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM serta Gubernur Bank Indonesia. Dalam rapat ini membahas tentang penyampaian pokok-pokok RUU APBN 2017 dan pembentukan Panja dan Tim Perumus. 
 
 
Dalam rapat, Anggota Banggar DPR Sukiman berharap, APBN 2017 disusun secara realistis dan bisa mencapai target. "Kita tidak ingin APBN tahun 2017 ini tidak realistis, tidak tepat sasaran, bahkan tidak sesuai dengan target pertumbuhan kita," harap Sukiman saat diwawancarai selepas rapat, di Gedung Nusantara II, Selasa (30/8/2016) petang. 
 
 
Menurut Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini,  perumusan APBN tahun 2017 penting. Dalam pembahasannya akan mempertimbangkan situasi ekonomi internasional dan tentu dalam negeri. Penerimaan negara dari sektor pajak juga menjadi sorotan dalam pembahasan.
 
 
"Dengan memaparkan situasi ekonomi secara gelobal maupun di dalam negeri ini. Terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi kita, termasuk kemampuan daya terima negara, penerimaan dari sektor pajak maupuan non pajak. Ini harus menjadi kajian mendalam," ungkapnya menjelaskan. 
 
 
Sesuai rencana DPR dan Pemerintah menargetkan Pembahasan APBN tahun 2017 bisa selesai pada 20 Oktober. "Kita berharap pembahasan APBN tahun 2017 ini, Badan Anggaran serta komisi-komisi terkait bisa selesai pada bulan Oktober, paling lambat tanggal 20," ujar Sukiman.
 
 
Dalam agenda rapat juga ada pembentukan Panja dan Tim Perumus. Antara lain, Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RUU APBN 2017. Akan dibentuk juga, Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN 2017, Panja RUU Transfer ke Daerah dan Dana Desa RUU APBN 2017, serta  Panja Draft RUU APBN 2017. 
 
 
"Mudah-mudahan melalui panja-panja inilah kita duduk bersama dengan pemerintah. Kita tidak ingin nanti APBN kita tidak realistis, tidak sesuai dan meleset apa yang menjadi perkiraan bersama," ungkapnya. 
 
 
Inflasi juga menjadi perhatian dalam rapat, diharap inflasi tidak berdampak pada daya beli masyarakat. Melalui penyampaian pokok-pokok RUU APBN 2017, berkaitan dengan kondisi perekonomian dunia ataupun dalam negeri, ini penting sebagai dasar memberikan pertimbangan persetujuan. 
 
 
"Mudah-mudahan semua energi kita baik DPR atau pemerintah semuanya dalam rangka untuk mendorong kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kita," harap anggota Dewan dari dapil Kalimantan Barat. (eko,mp), foto : andri/hr.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...