Hilirisasi Minerba Harus Ditegakkan

14-09-2016 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menekankan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Minerba yang menjadi poin penting adalah komitmen hilirisasi sumber daya alam pertambangan mineral dan batu bara untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 

 

Demikian disampaikan Satya saat menerima kunjungan delegasi dari Ministry of Economy, Trade & Industry (METI) Jepang di Gedung Nusantar I, Komplek DPR RI, Selasa sore (13/9/2016). Hadir diantaranya adalah Mr. Tsujimoto (Direktur Mineral Divisi SDA dan Energi METI), Mr. Iwata sebagai Direktur Perdagangan Biro Asia Pasifik METI, Mr. Mukuzami (Deputi Direktur Mineral & SDA METI) serta Atase Bidang Energi Kedubes Jepang Mr. Kitamura.

 

"Kita konsisten, hilirisasi sektor minerba harus ditegakan dan kita menghargai perhatian dari stakeholder industri, termasuk para investor dari negara sahabat Jepang," papar Satya dalam dialog hangat dengan METI di ruang 1125.

 

Anggota Panja Minerba Komisi VII tersebut juga menyebutkan, audiensi dengan METI semata-mata diskusi dalam rangka memberi pemahaman bahwa saat ini di DPR RI khususnya di Komisi VII tengah berlangsung pembahasan RUU Minerba. Hal ini untuk menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam membuat regulasi sektor minerba yang win-win solution bagi semua pihak, termasuk investor.

 

"Poin-poin yang kita sampaikan kepada mereka dalam kerangka diskusi, supaya METI atau Kementerian lain di Jepang mengerti kira-kira undang-undang ini akan membuat baik hubungan kedua negara atau tidak. Banyak investor dari Jepang menunggu perkembangan RUU Minerba ini,” jelas SWY, sapaan akrabnya. 

 

Satya yang juga Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI menambahkan, selama ini kerja sama ekonomi perdagangan dan industri antara Jepang dengan perusahaan-perusahaan Indonesia seperti BUMN dan swasta nasional sudah cukup baik, dan hubungan ini akan terus ditingkatkan serta dijaga agar saling menguntungkan. 

 

“RUU Minerba masih dalam pembahasan di tingkat Komisi VII. Naskah Akademik masih dibahas setelah menampung masukan dari fraksi-fraksi untuk selanjutnya disusun Draft RUU nya. RUU Minerba masuk dalam Prolegnas 2016. RUU Minerba nantinya akan menjawab keresahan semua pihak dengan semangat win-win solution,” tandas SWY. (eko)/foto:iwan armanias/iw.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pengecer BBM Harus Ditindak Tegas
04-04-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR Ihwan Datu Adam menuturkan, pengecer bahan bakar minyak (BBM) harus ditindak tegas. Pasalnya, keberadaan pengecer BBM...
Tindaklanjuti Aduan Masyarakat, Komisi VII Tinjau Perusahaan Sawit di Riau
04-04-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Denny Jaya Abri Yani mengatakan, pihaknya mendapat aduan dari masyarakat Kabupaten Pelalawan bahwa ada perusahaan...
Pengelolaan Limbah Pertamina Dumai Masih Manual
03-04-2019 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI terkejut mengetahui pengelolaan limbah PT. Pertamina Refinery Unit (RU) II, Kota Dumai, Provinsi Riau masih dilakukan...
Komisi VII Temukan Penyimpangan Pengelolaan Limbah Pertamina Dumai
03-04-2019 / KOMISI VII
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir...