Banggar DPR Setujui Postur Sementara APBN 2017

29-09-2016 / BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran DPR RI menyetujui postur sementara APBN 2017, persetujuan ini diperoleh setelah melalui proses Panitia Kerja Banggar lalu dirapatkan oleh segenap unsur anggota Banggar perwakilan dari berbagai fraksi yang ada di DPR. Dalam rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Gubernur Bank Indonesia. 

 

Rapat kerja bersama pemerintah ini dipimpin oleh Ketua Banggar DPR Kahar Muzakir. Dalam rapat, setelah pemaparan dari Menkeu Sri Mulyani Indrawati dia menanyakan kepada para Anggota Banggar apakah postur sementara APBN 2017 dapat disetujui. 

 

"Saudara-saudara sekalian karena ini hasil panja, saya kira tidak ada lagi pembahasan. ini kan hasil panja, hasil kita bersama. Saya kira sudah setuju untuk mengesahkan postur sementara ini?" tanya Kahar di ruang sidang Banggar, Kamis (29/9/2016). Tanpa ada perdebatan, para Anggota Banggar menjawab "setuju," seketika Pimpinan Sidang mengetuk palu sebagai tanda pengesahan, "Alhamdulillahirobbil Alamin," ujar Kahar sebagai tanda kelancaran rapat. 

 

Menanggapi persetujuan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan terima kasihnya kepada Anggota Banggar DPR, "Terima kasih pimpinan, saya rasa ini spriritnya sangat bagus," ungkap Sri. 

 

Sri mengatakan setelah disetujui postur sementara APBN 2017 oleh Banggar DPR maka tahap selanjutnya pemerintah bersama DPR akan membahas detail dari sisi belanja kementerian dan lembaga negara serta anggaran untuk daerah.

 

Dalam pemaparan sebelumnya Sri menjelaskan, anggaran pendidikan tetap akan dijaga sebesar 20 persen, dan anggaran kesehatan tetap dijaga sebesar 5 persen. Dia juga memaparkan tahun 2017 keseimbangan primer dalam APBN Indonesia akan mengalami perbaikan menjadi 109 triliun. 

 

Dalam rapat Sri juga menyampaikan, kenaikan lifting minyak menjadi 815 rbph dan penurunan cost recovery menjadi 10,4 miliar dolar menambah pendapatan migas sekitar Rp9,7 triliun. Target pendapatan non migas dipertahankan sama sesuai RAPBN 2017 sebesar Rp1.462,9 triliun. 

 

Pembahasan Panja asumsi di Banggar menyepakati kenaikan target PNBP Non SAD Migas Rp2,9 triliun. Selain itu juga Panja di Banggar menyepakati penurunan belanja subsidi energi Rp14,9 triliun. (eko) foto:jayadi/mr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...