Maraknya Peredaran Obat Palsu, Karena Sosialisasi Minim

03-10-2016 / KOMISI IX

Minimnya sosialisasi dan edukasi menyangkut pemilihan obat dan makanan, menjadi salah satu sumber masalah maraknya obat-obatan palsu dan makanan berbahaya. Selama ini, masyarakat masih punya mindset untuk selalu mencari obat murah.

 

Demikian dikemukakan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati usai mengikuti rangkaian kunjungan kerja spesifik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (30/9/2016). Masyarakat harus diedukasi bagaimana memilih makanan sehat dan obat-obatan yang asli. “Masyarakat kita masih suka membeli obat yang murah untuk mengobati penyakitnya. Padahal, obat yang murah itu perlu diwaspadai tanggal kadaluarsa, produsen, dan alamat produsennya,” ujar Okky.

 

Kelemahan masyarakat dalam membeli obat-obatan itu, kerap dimanfaatkan oleh para oknum produsen obat untuk membuka bisnis obat-obatan ilegal. Politisi PPP ini juga menyoroti SDM dan sarana Badan POM Kalsel yang sangat minim. Untuk itu, perlu revitalisasi dan Badan POM pusat perlu memberi dana alokasi khusus kepada daerah agar pengawasan yang dilakukan lebih maksimal.

 

“Kami melihat SDM dan sarana prasarana balai POM di berbagai provinsi termasuk Kalsel, memang, perlu direvitalisasi. Kita kemarin rapat mengenai anggaran 2017. Pusat sudah mengagendakan memberi tambahan mobil keliling untuk melakukan uji laboratorium keliling terhadap peredaran obat dan makanan yang beredar di pasaran. Makannya, komisi IX mendukungnya,” ungkap Anggota F-PPP itu.

 

Sinergi semua pihak perlu dilakukan. Di Kalsel sendiri sudah terbentuk satgas yang diperkuat dengan SK Gubernur. Pembagian tugasnya sudah jelas, agar kelak tidak saling menyalahkan. Komisi IX sendiri, kata Okky, sudah membentuk Panja vaksin dan obat palsu. Karena masih bekerja, Panja belum bisa memberi rekomendasi.  

 

“Saya tekankan bahwa penegakan hukum itu harus dibuat untuk menumbuhkan efek jera. Kita ketahui bersama dalam UU Kesehatan, minimal hukumannya 15 tahun penjara. Walau semua perangkat dan sistem sudah berjalan bagus, tapi kalau penegakannya tidak menyebabkan efek jera, maka peredaran obat palsu akan terus muncul,” ucap Okky.

 

Kunjungan spesifik Komisi IX DPR ke Prov. Kalsel diikuti pula oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena (F-PPP) selaku ketua rombongan, Ketut Sustiawan  (F-PDIP), Imam Suroso (F-PDIP), Putih Sari (F-Gerindra), Suir Syam (F-Gerindra), Ayub Khan (F-Demokrat), Siti Mufattahah (F-Demokrat), Hang Ali Saputra Syah Pahan  (F-PAN), Siti Masrifah (F-PKB) ,Adang Sudrajat (F-PKS), Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP), Irma Suryani Chaniago (F-Nasdem), Amelia Anggraini(F-Nasdem), Frans Agung Mula Putra natamenggala (F-Hanura).(rief) foto:arief/mr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sekolah Jadi Klaster Covid-19, DPR Minta Siswa Tetap Belajar di Rumah
13-08-2020 / KOMISI IX
Penyebaran Covid-19 semakin meluas. Setelah pasar dan perkantoran menjadi klaster penyebaran virus tersebut, kini sejumlah sekolah juga dikabarkan telah terpapar...
Pemerintah Diminta Turut Terapkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020
07-08-2020 / KOMISI IX
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan HukumProtokol Kesehatandalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 meminta kepala daerah...
Pemerintah Perlu Selidiki Latar Belakang Keilmuan Hadi Pranoto
06-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Pemerintah melakukan langkah-langkah penyelidikan terhadap latar belakang keilmuan Hadi Pranoto. Sebelumnya, Hadi...
Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Harus Mendidik
06-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, instruksi Presiden Joko Widodo agar kepala daerah menyiapkan sanksi bagi pelanggar protokol...