DPR Setujui Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Catatan

12-10-2016 / PARIPURNA

Pembicaraan Tingkat II untuk mengambilan keputusan pembahasan Undang-Undang Tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berlangsung dinamis. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, di Ruang Sidang Paripurna Nusantara II, Gedung DPR, Rabu (12/10/2016). 

 

Meskipun pada akhirnya Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Undang-Undang Perlindungan Anak dengan catatan, namun dalam rapat, saat ditanyai tentang persetujuan anggota terhadap UU tersebut, sempat diwarnai instrupsi dari dua perwakilan Fraksi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

 

Dua fraksi tersebut menyatakan tidak setuju karena memandang undang-undang yang akan disahkan ini belum komprehensif, masih membutuhkan penyempurnaan dari berbagai macam segi. Namun persetujuan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan catatan bisa menemukan titik temu setelah rapat diskors beberapa menit untuk melakukan lobi dan negosiasi. 

 

"Sekali lagi menanyakan kepada bapak ibu Anggota Dewan yang terhormat apakah RUU Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dapat disetujui dengan catatan yang telah disampaikan kedua fraksi tersebut?" tanya Agus, para anggota dewan menjawab "setuju" pimpinan sidang mengetuk palu sebagai tanda pengesahan, dengan diiringi tepuk tangan dari para anggota dewan.  

 

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Dhirakarya menyampaikan bahwa setelah disahkannya UU Perlindungan Anak, dia tetap meminta ada revisi agar bisa lebih komprehensif dan dapat diimplementasikan secara efektif. Meskipun menyatakan sikap yang berbeda namun tetep menghormati keputusan. 

 

"Kami dari Fraksi Gerindra menghormati keputusan tersebut, tetapi berdasarkan prinsip, kami harapkan nanti ditambahkan sebagai catatan. Bahwa setelah disahkannya tetap ada revisi," ujar Rahayu. 

 

Sementara itu Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amalia menilai undang-undang tersebut masih kurang jelas, perlindungan kepada korban kekerasan anak masih ada cela, perhatian kepada korban pun masih minim. Dia menilai undang-undang tersebut lebih banyak mengatur tentang hukuman kepada pelaku. 

 

"Kami melihat masih ada beberapa substansi yang masih harus kita perdebatkan dan masih memerlukan penjelasan," ungkap Ledia.

 

Setelah disetujuinya Undang-Undang Perlindungan Anak dengan catatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menyampaikan terimakasih kepada DPR. Dia mengatakan catatan yang diberikan DPR akan ditindaklajuti. "Adapun catatan yang diberikan DPR akan kami tindaklanjuti," tanggapnya. (eko)/foto:jaka,kresno/iw.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Setujui Idham Azis Jabat Kapolri
31-10-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019) telah menyetujui...
UU MD3 Tidak Melarang Satu Kementerian Bermitra Dengan Dua Komisi
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Fauzi Amro menjelaskan dalam Undang-Undang MPR, DPR RI, DPR RI dan DPRD (UU MD3) tidak ada larangan...
Legislator Ajak Kurangi Penggunaan Kemasan Berbahan Plastik
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara penghasil limbah plastik terbesar no 2 di dunia setelah...
Bidang Lingkungan Hidup dan Energi Diharapkan Satu Komisi
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Wanika berharap bidang lingkungan hidup dan energi berada dalam satu Komisi atau Alat Kelengkapan...