Berikan Keadilan Harga BBM di Papua

18-10-2016 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, melontarkan pernyataan ketus kepada Direktur Pertamina. Pernyataan tersebut menanggapi kesenjangan tarif BBM, antara harga yang berlaku di Papua dengan yang berlaku di daerah lainya. Harga BBM di Papua, mulai dari Rp70 ribu sampai dengan Rp100 ribu per liter, sedangkan harga BBM di Jawa hanya kisaran Rp7 ribu per liter.

 

Said menekan Dirut Pertamian agar mampu memberikan keadilan harga BBM kepada masyarakat Papua. Bahkan dia memberikan pernyataan pedas, "Harga BBM di Papua tidak adil. Copot Dirut Pertamina! lah bayangin aja harga di sana 100 ribu, kan tidak adil bagi masyarakat Papua," ketus Said di Ruang Banggar DPR, Nusantara II, DPR, Jakarta, Selasa (18/10/2016). 

 

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini memaparkan, idealnya seluruh harga BMM di Indonesia sama rata tidak ada perbedaan antar daerah. Jika ada selisih, tidak sewajarnya ada jarak harga yang sangat jauh. Padahal pendapatan pegawai di daerah pun tidak jauh lebih besar dari pada yang ada di pulau Jawa. 

 

"Seharusnya disamaratakan di seluruh Indonesia. Kalau selisih 15 ribu 20 ribu rasional. Kalau 100 ribu di mana rasionalitas kita. gaji PNS-nya sama kok, apa beda. ‎Jangan-jangan PNS di sana tidak dapat remunerasi, sedangkan di Jakarta dapat. Itu kan parah," Said menyesalkan. 


‎Menurutnya gejolak konflik di Papua salah satu penyebabnya adanya ketimpangan sosial yang terjadi di Bumi Cendrawasih ini. Masalah itu diperparah dengan minimnya infrastruktur yang ada di sana. 

 

"Di sini infrastruktur lengkap, di Papua infrastrukturnya setengah mati. Udah gitu beli BBM 100 ribu lagi, ya tambah merana masyarakat Papua. Itu yang oleh presiden disentil Dirut Pertamina. Seharusnya itu tidak boleh terjadi," tandas Said. 


Said cukup memahami kondisi di Papua, bahwa yang ‎dibutuhkan masyarakat Papua adalah kesamaan hak dalam segala macam, terutama kesamaan hak dalam mendapatkan kesejahteraan. 


‎"‎Sama seperti harga semen, satu sak di sini 60 ribu, tiba-tiba di sana satu juta seratus. Kan kasihan masyarakat Papua. Yang diperlukan masyarakat Papua adalah perlakukanlah kami secara adil. Sebagaimana saudara-sasudara kami di daerah lain," jelas Said. (eko), foto : jay/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...