Rencana Super Holding Diharap Jadikan BUMN Lebih Lincah

25-10-2016 / BADAN ANGGARAN

Manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terpisah-pisah menjadikan badan usaha ini sulit berkoordinasi. BUMN-BUMN di Negara lain saat ini sudah menjadi pemain dunia karena pembentukan super holding yang dianggap mampu menjadi sebuah lembaga dengan korporasi yang lebih bagus dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran DPR Eka Sastra, saat ditemui usai Rapat Kerja, di ruang sidang Banggar Nuasantara II, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

 

Isu super holding  yang dahulu sempat diusulkan oleh Menteri BUMN pertama, Tanri Abeng, kembali berhembus beberapa waktu ini oleh pemerintah.  Super holding yang akan dibentuk diharapkan dapat membuat BUMN menjadi lebih cekatan karena berada dalam satu koordinasi yang profesional. Selain itu, dia juga berharap ide ini mampu memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat, dan juga tidak melupakan fungsi sosial dari BUMN sendiri.

 

“Untuk mendorong ke arah super holding, saya kira itu isu yang sangat bagus yang dilakukan oleh pemerintah dengan harapan BUMN kita lebih professional, lebih dikelola secara korporasi bukan lagi birokrasi sehingga mereka bisa lebih lincah dalam koridor dan tidak lagi terlalu banyak intervensi non korporasi yang masuk ke BUMN,” tegas Eka, politisi dari fraksi Partai Golongan Karya.

 

Pemerintah mengusulkan untuk membentuk 6 holding, yaitu; holding energi, holding pangan, holding logistik, holding BUMN, holding infrastruktur, kemudian holding jasa perbankan. Enam holding yang akan dibentuk tahun ini dianggap sebagai agenda yang bagus dan perlu ditelaah lebih dalam.

 

Politisi asal dapil Jawa Barat III itu juga menyampaikan bahwa dengan adanya holding-holding tadi, maka akan terjadi peningkatan aset dan kinerja yang bagus bagi perusahaan sehingga menjadi pemain Internasional. Seperti halnya BUMN China yang semuanya sudah masuk di Indonesia. (es-eko), foto : jay/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...