Paripurna DPR Sahkan Perubahan Prolegnas 2015-2019

15-12-2016 / PARIPURNA

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyetujui perubahan program legislasi (prolegnas) Tahun 2015 – 2019, Prolegnas Prioritas 2016 dan Penetapan Prolegnas Prioritas 2017.

 

Dalam laporannya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo menyebutkan sebanyak 12 RUU yang masuk dalam daftar perubahan prolegnas tahun 2015-2019, yakni RUU Tentang Konsultan Pajak, RUU Perubahan tentang Pendidikan Kedokteran, RUU Ketenaganukliran, RUU Perubahan tentang Guru dan Dosen, RUU Perubahan tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara, RUU Perubahan Kedua tentang Kepabeanan, RUU Sanitasi, RUU Perubahan tentang Kementerian Negara, RUU Perubahan tentang Penanggulangan Bencana, RUU Perubahan tentang Ketenagalistrikan dan RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, sebelumnya dalam Rapat Kerja Baleg bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan DPD RI menyepakati 50 RUU Prolegnas Prioritas 2017. Selain itu, rapat paripurna menyetujui revisi terbatas UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2016. 

 

Dalam kesempatan tersebut, rapat sempat diskors selama 20 menit atas permintaan anggota Baleg Aria Bima yang meminta agar pimpinan sidang dan fraksi  membicarakan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk pembahasan revisi terbatas UU MD3, mengingat masa sidang 2016 yang cukup singkat.

 

“Terkait dengan waktu yang sangat pendek, saya mengusulkan sekiranya disetujui paripurna ini diskors. Mohon ada rapat konsultatif Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi perihal tersebut,” kata politisi dari F-PDIP itu.

 

Setelah menyetujui permintaan tersebut, pimpinan Sidang Fahri Hamzah menjelaskan hasil lobi fraksi bahwa Pimpinan DPR memberikan izin menggunakan masa reses DPR yang dimulai pada 16 Desember untuk melakukan pembahasan revisi terbatas UU MD3.

 

Pembahasan akan dimulai dengan rapat internal Baleg melakukan harmonisasi RUU, yang hasilnya akan dibahas lebih lanjut di tataran Pimpinan DPR dan Badan Musyawarah DPR. Namun, tidak menutup kemungkinan UU MD3 dibahas hingga 2017. (ann,mp) foto : Tim Parle/mr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Sahkan Ratifikasi IA-CEPA
06-02-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar mengesahkan ratifikasi Rancangan...
Kaji Wacana Pengalihan Pembuatan Surat Kelengkapan Berkendara ke Kemenhub
06-02-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Irwan mengimbau agar wacana pengalihan pembuatan SIM, STNK, dan BPKB dari institusi Kepolisian kepada Kementerian Perhubungan dapat...
Legislator Minta Kementerian LHK Kembali Jadi Mitra Komisi VII
06-02-2020 / PARIPURNA
Komisi VII DPR RI saat ini sedang mendalami revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Di...
Anggota DPR Duga Ada Manipulasi Laporan Keuangan pada Kasus Jiwasraya
06-02-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Ahmad Junaidi Aulymenyampaikan, dalam perkembangannya ada beberapa hal penting yang menjadi catatan dari Fraksi PKS terkait dengan...