KOMISI IV DPR DESAK PEMERINTAH INTENSIFKAN REHABILITASI DAN PENGAWASAN HUTAN

14-04-2010 / KOMISI IV

 

Sejumlah anggota komisi IV mendesak Menteri Kehutanan untuk meningkatkan pengawasan Hutan karena degradasi hutan semakin hari semakin meningkat, namun tidak diimbangi upaya rehabilitasi hutan.

Hal tersebut terungkap saat Raker Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR Ahmad Muqowam, di Gedung Nusantara, Rabu (14/4).

Menurut Agung Jelantik Sanjaya anggota Fraksi Gerindra, pengawasan terkait rehabilitasi  hutan dan lahan patut dipertanyakan. “Perlu adanya pengawasan hutan dari mulai menanam pohon hingga menjadi hutan rakyat serta diperlukan penghijauan DAS dalam RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan),”paparnya.

Siswono Yudo Husodo anggota Fraksi Golkar mendukung adanya revitalitasi pemanfaatan hutan dan pembuatan kebun bibit rakyat sesuai dengan program yang ada di RAPBN-P.  Pada kesempatan tersebut, Siswono juga menghimbau kepada pemerintah agar rakyat dilibatkan secara langsung, bukan menyerahkannya kepada perusahaan besar yang kemudian baru diserahkan kepada rakyat. “Karena itu perlu adanya bimbingan dan pengawasan karena masyarakat masih kekurangan tenaga ahli,”katanya.

Sementara Adi Sukemi (F-PG) mengatakan, perlu adanya pengawasan terhadap hutan khususnya hutan gambut yang sangat rawan kebakaran, oleh karena itu, penyewaan helikopter seperti yang disampaikan Menhut kurang efisien, tetapi lebih efisien apabila membeli helikopter. Pembelian helicopter dalam pengawasan hutan sangat penting karena ada beberapa daerah hutan yang hanya bisa diawasi menggunakan helikopter,”paparnya

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan memfokuskan RAPBN-P tahun 2010 terhadap rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan korservasi.

Pemerintah, terangnya, juga akan melaksanakan pembuatan kebun bibit rakyat dengan memproduksi 400 juta batang yang akan disalurkan kepada delapan ribu desa di Indonesia. Selain itu, departemen Kehutanan akan menyewa helicopter untuk mengawasi daerah hutan. Namun, sebagian anggota Dewan kurang setuju dengan rencana penyewaan helicopter. (spy)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kementerian LHK Diminta Susun Program yang Berdampak Langsung ke Masyarakat
24-09-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di tahun...
Perlu Pendampingan Terhadap Pemanfaatan Alsintan
23-09-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Charles Meikyansah memberikan apresiasi terhadap penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) oleh Kementerian Pertanian. Hal ini...
KKP Diminta Evaluasi Kegiatan Pinjaman Luar Negeri
23-09-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang pendanaannya...
Kementan Diminta Susun Efisiensi Program yang Berdampak Nasional
21-09-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta seluruh Eselon I Kementerian Pertanian untuk meninjau kembali satuan unit kegiatan dan melakukan...