DPR Dukung Pembangunan Master Plan Tsunami Kota Sabang

30-01-2017 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan Kota Sabang perlu didukung pembangunan Master Plan Tsunami, mengingat posisi Sabang berada di daerah pinggiran terluar Indonesia yang berpotensi adanya Bencana Tsunami.

 

Pernyataan itu diungkapkan saat Ledia sedang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR ke Kota Sabang, NAD, Jumat (27/01/2017).

 

“Indonesia sangat berpotensi bencana tsunami yang luar biasa terkait kesiapan penanggulangan bencana dan perencanaannya harusnya sudah di implementasikan sejak awal dan ternyata ini tidak masuk prioritas di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat,” jelas Politisi PKS ini.

 

Sekedar informasi, Sabang adalah wajah Indonesia di pulau paling barat Negara Indonesia, berada di titik nol kilometer Indonesia. Pulau ini sangat berpotensi terkena bencana Tsunami karena dikelilingi oleh beberapa Samudera.  Tsunami besar yang melanda Banda Aceh dan Kota Sabang pada tahun 2004 telah menewaskan banyak orang, ini merupakan peringatan dan ada kemungkinan dapat terulang kembali. Untuk itu pemerintah setempat supaya lekas membangun Master Plan Tsunami di Sabang.

 

“Pasalnya gempa sudah berulang kali terjadi di Aceh dan beberapa berpotensi tsunami. Mengapa pemerintah belum menjadikan Sabang sebagai prioritas pembangunan Master Plan Tsunami?. Ini yang menjadi pertanyaan saya, ” ungkapnya.

 

“Pemerintah yang katanya akan melakukan pembangunan dari daerah pinggiran harusnya mendahulukan kota seperti Sabang, ini yang menjadi hal besar untuk kita pertanyakan ke Pemerintah nanti dalam rapat berikutnya” tutupnya.

 

Dalam kunspek ini yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid (F-Gerindra) turut membawa beberapa Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya yakni, Hamka Haq (F-PDIP), Diah Pitaloka (F-PDIP), Samsu Niang (F-PDIP), Endang Maria Astuti (F-PG), Firmandez (F-PG), Kuswiyanto (F-PAN), Bisri Romly (F-PKB) dan Achmad Mustaqim (F-PPP). (chas), foto : chas/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Setujui Pencairan Angaran Operasional BPIH Tahun 2020
09-07-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menyetujui penggunaan nilai manfaat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2020 untuk anggaran operasional Biaya Perjalanan...
Anggota DPR Kritik Rencana Pelibatan TNI dalam Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
07-07-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mengkritik rencana Kementerian Agama (Kemenag) yang akan melibatkan TNI dalam program peningkatan kerukunan umat beragama. Anggota...
Angka Penyebaran Virus Covid-19 di Pesantren Masih Tinggi
07-07-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang menilai angka penyebaran virus Corona (Covid-19) khususnya di lingkungan pesantren masih tinggi dan...
BPKH Harus Gelar Rapid Test Calon Jemaah Haji
06-07-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mengatakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus menyediakan fasilitas rapid test kepada setiap...