Pengelolaan Sistem Perbukuan Difokuskan pada Eselon I Kemendikbud

21-03-2017 / KOMISI X

Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan (RUU Sisbuk) direncanakan tak akan lama lagi disahkan oleh DPR. Kendati RUU ini tidak mengamanatkan pengeloaan sistem perbukuan pada lembaga mandiri, namun pengelolannya akan difokuskan pada penguatan kelembagaan setingkat Eselon I di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semula, Panja RUU Sisbuk mengusulkan perlu dibentuk Dewan Perbukuan.

 

Demikian ditekankan Ketua Tim Panja RUU Sisbuk sekaliguas Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra, usai memimpin RDPU dengan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), PT. Balai Pustaka (Persero), Asosiasi Toko Buku Indonesia, dan Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

 

“Terkait masalah lembaga, rekan-rekan dari IKAPI, Asosiasi Toko Buku, dan lainnya, meminta semestinya ada lembaga independen. Tapi dalam perjalanan pembahasan, ternyata dari Pemerintah, terutama Presiden melalui Menpan RB, tidak mengizinkan atau tidak memperbolehkan membentuk Dewan atau Lembaga baru,” jelas Sutan.

 

Untuk itu, tambah politisi F-Gerindra itu, dengan melihat pertimbangan itu, dan besarnya tanggung jawab pengelolaan buku, maka akan dilaksanakan oleh Eselon I di Kemendikbud. Sebelumnya, pengelolaan buku hanya dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) di Kemendikbud, yang setara Eselon III.

 

“Karena cakupannya cukup besar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka ini kami minta dikelola oleh Eselon I di Kemendikbud. Sehingga ada peningkatan terhadap tanggung jawab kedepannya, baik pengawasan maupun mutu buku ke depannya. Karena kita ingin bagaimanapun buku ini, menjadi sesuatu langkah maju dalam kita meningkatkan literasi baca,” harap Sutan.

 

Sutan berharap, dengan adanya RUU Sisbuk ini, buku semakin bermutu, memiliki harga yang murah, dan tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia. Sehingga, dapat meningkatkan tingkat literasi Indonesia dari peingkat 60 dari 61 negara yang disurvey oleh data World's Most Literate Nations pada 2016.

 

“Kita prihatin dari 61 negara yang di survey pada tahun 2016, bayangkan, kita menempati nomor 60. Jadi kalau sistem perbukuan ini tidak kita buat UU-nya, dan literasi baca kita rendah, tentu bagaimana kita akan bersaing. Sementara kita ini sudah berada di pasar global, dan memasuki MEA,” papar Sutan.

 

Politisi asal dapil Jambi itu pun memastikan, RUU ini akan disahkan tak lama lagi. Sebelum di bawa ke paripurna untuk disahkan, akan dibahas dulu dalam rapat internal Panja, dan dilanjutkan rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Bagi Komisi X, sudah menjadi skala prioritas untuk segera mengesahkan RUU ini,” tutup Sutan.

 

Sebelumnya Ketua Umum Ikapi Rosidayati Rozalina mengatakan, pihaknya belum nelihat secara jelas dalam RUU ini adanya institusi khusus yang memayungi perbukuan, yang berfungsi untuk membina, mengendalikan dan mengawasi Sisbuk.

 

“Kami mengusulkan institusi ini seyogyanya bersifat mandiri, profesional dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Mengingat perbukuan tidak hanya melingkupi dunia pendidikan saja, tetapi menggambarkan peradatan bangsa,” jelas Rosi.

 

Rosi menambahkan, kemandirian itu tentunya bermakna institusi ini tidak berada di bawah kementerian manapun. Namun langsung bertanggung jawab kepda Presiden atau Wakil Presiden.

 

“Kami juga melihat bahwa belum ada pasal yang mengatur kemudahan diberikan Pemerintah dalam memperoleh bahan baku dan sarana bagi penerbit buku untuk menuju buku yang terjangkau,” tambah Rosi.

 

Pihaknya berharap, dengan diundangkannya RUU ini, diharapkan Pemerintah melakukan pembinaan dan pengenbangan perbukuan melalui penetapan kebijakan, penataran dan pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, bantuan, pemudahan, perizinan dan pengawasan. (sf) foto: jayadi/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Indonesia Hadapi Tantangan Kesetaraan Akses Digital
17-11-2017 / KOMISI X
Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan untuk mencapai kesetaraan akses digital. Kondisi geografis yang sangat luas dan beragam, dibarengi dengan populasi...
Sekolah Vokasi Harus Jalin Kerja Sama dengan Industri
16-11-2017 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana mengatakan sekolah harus memikirkan dan membentuk program studi (prodi) atau jurusan yang dibutuhkan...
Komisi X Dukung BEKRAF Majukan Ekonomi Kreatif Bengkulu
16-11-2017 / KOMISI X
Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi X Djoko Udjianto menyaksikan penandatanganan MoU antaraPemerintah Provinsi Bengkulu...
Komisi X Desak Sapras SMKN 5 Pangkalpinang Ditingkatkan
15-11-2017 / KOMISI X
Anggota DPR RI Komisi X Lathifah Shohib mendesak laboraturium yang ada di Sekolah SMK N 5 Pangkalpinang, Babel perlu...