Penggeledahan kepada Anggota DPR RI Harus Ijin Dan didamping MKD

06-04-2017 / M.K.D.

Anggota Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD), Muhammad Syafe'i mengatakan aparat penegak hukum dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan di tempat anggota DPR harus mendapat ijin tertulis dari MKD dan harus mendapat pendampingan dari MKD. 

 

"Berdasarkan tata cara MKD, penggeledahan anggota DPR RI terutama di lingkungan DPR RI sesuai pasal 73 ayat 9 dimana penggeledahan dan penyitaan di tempat anggota DPR harus mendapat ijin tertulis dari MKD dan MKD mendampingi penegak hukum tersebut," ujar

Romo, begitu ia bisa disapa.

 

Meski demikian ditambahkan politisi dari fraksi Partai Gerinda, sesuai dengan putusan MK Tahun 2015 atas Judicial review UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang membatalkan  pasal 224 dan 245 terkait izin pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum. Maka izin pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum beralih ke Presiden.

 

Dalam kunjungan kerja spesifik MKD ke kantor Polda Sulawesi Tengah dalam rangka sosialisasi peraturan Kode Etik dan Tata Beracara DPR RI oleh MKD di Polda Sulteng, Kamis (5/4) , Romo melanjutkan semata untuk menjaga marwah, kehormatan dan image positif anggota DPR secara pribadi maupun lembaga DPR . (ayu/sc) Foto : Ayu/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
HUT ke-75 DPR, Ketua MKD Ungkap Sebuah Harapan
29-08-2020 / M.K.D.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy mengucapkan selamat HUT ke-75 tahun untuk DPR RI. Ia...
Kemerdekaan Indonesia Ke 75 Tahun Wajib Disyukuri
18-08-2020 / M.K.D.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy mengungkapkan Kemerdekaan Indonesia yang sudah dinikmati selama 75 tahun...
Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Terlewatkan oleh Presiden
14-08-2020 / M.K.D.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsy menilai ada yang terlewat dari Pidato Presiden hari ini,...
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
08-07-2020 / M.K.D.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD sudah menyampaikan akan melakukan penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan...