Pendidikan Politik Dukung Demokrasi Indonesia

21-04-2017 / KOMISI VIII

Pendidikan politik menjadi dasar adanya generasi penerus dalam perpolitikan. Politik bukanlah hal yang opsional, melainkan harus ada demi berjalannya demokrasi yang baik dan maju. Pendidikan politik pun bukan hanya diperuntukkan bagi kalangan yang ingin terjun ke dunia politik, tapi untuk semua warga negara Indonesia.

 

Demikian dikatakan Anggota Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati Dhirakarya Djojohadikusumo usai menerima puluhan delegasi pertukaran pelajar Tiongkok dan Indonesia yang tergabung dalam Foreign Policy Community of Indonesia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/4/2017). Turut hadir juga Inspektur Utama DPR RI, Setyanta Nugraha.

 

“Pendidikan politik sangat penting. Supaya sistem demokrasi lebih maju, sehingga kita tidak sering di adu domba setiap ada pemilihan umum. Dengan pendidikan politik, ada kepekaan tentang bagaimana sistem itu bisa membantu berjalannya negara,” jelas Sara, panggilan akrab Rahayu.

 

Untuk itu, tambah Politisi F-Gerindra itu, pihaknya sangat terbuka menerima dan menyambut baik kehadiran masyarakat di DPR. Hal itu menjadi representasi wakil rakyat yang menerima masukan dari masyarakat.

 

Sara mengaku senang melihat antusias generasi muda kedua negara yang menjalin hubungan cukup baik. Dengan hadir di DPR, mereka dapat melihat secara langsung mekanisme dari pemerintahan dari setiap negara.

 

“Kami memberikan sedikit penjelasan mengenai sistem pemerintahan maupun legislatif yang berlaku di Indonesia. Misalnya lebih banyak generasi muda yang hadir pada hari ini, masa depan kedua negara ini pasti cerah,” harap politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

 

Hal senada diungkapkan Inspektur Utama DPR RI, Setyanta Nugraha. Ia menjelaskan, dengan kehadiran pelajar ini ke Kompleks Parlemen, dapat mengetahui secara langsung profil DPR langsung dari sumbernya. Bukan hanya menilai dari pemberitaan di berbagai media.

 

“Kami berharap mereka mengetahui informasi tentang DPR dari sumbernya langsung, yakni DPR itu sendiri. Sehingga nanti mampu mengubah persepsi negatif yang selama ini beredar di publik, karena memang belum memahami sebetulnya DPR itu seperti apa,” jelas Totok, panggilan akrab Setyanta.

 

Sementara saat sesi diskusi, Totok menjelaskan mengenai keanggotaan, tugas dan fungsi, hingga wewenang DPR. Ia menekankan, DPR beranggotakan 560 Anggota Dewan, yang terdiri dari 10 fraksi.

 

“Hal ini representasi dari 10 parpol. Dan dari 560 anggota itu, pada saat ini sesuai dengan ketentuan UU, ada kuota atau keterwakilan perempuan di dalamnya 30 persen. Tetapi saat ini baru 17 persen,” imbuh Totok.

 

Masih dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan sebagai representasi rakyat.

 

Acara yang diwarnai dengan sesi tanya jawab itu diakhiri dengan pertukaran cenderamata dan foto bersama seluruh delegasi. (sf,mp) foto: ojie/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kepala BNPB Diminta Tingkatkan Program dan Sasaran Desa Tangguh Bencana
07-06-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyusun perencanaan RAPBN 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran...
Komisi VIII Setujui Kenaikan Anggaran Kementerian PPPA
07-06-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII menyetujui kenaikan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2019 menjadi Rp554,901 miliar, atau naik Rp1,1...
Kenaikan Anggaran Kemensos Diharapkan Bisa Dirasakan Masyarakat
05-06-2018 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong menekankan, agar usulan kenaikan anggaran Kementerian Sosial RI yang cukup besar pada...
Komisi VIII Desak Kemenag Prioritaskan Pengangkatan Honorer Pada RAPBN 2019
05-06-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama memprioritaskan penyelesaian permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mempertimbangkan...