Fahri Hamzah Tinjau Penampungan TKI di Jeddah

17-05-2017 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meninjau kondisi dan Shelter (penampungan) TKI yang bermasalah di Saudi Arabia. Dalam Kunjungan Kerja Muhibah tersebut, tim menyempatkan meninjau  pelaksanaan amnesty TKI yang telah dilaksanakan sejak 2013 lalu. 

 

Seperti diketahui, amnesti tiga bulan diumumkan pada April 2013 sebelum diperpanjang oleh Raja Abdullah. Sementara untuk Amnesti 2017 yang baru saja diumumkan pangeran Mohammed bin Naif, Minggu (19/3/2017) lalu, memberikan satu pilihan kepada ekspatriat pelanggar izin tinggal untuk meninggalkan Arab Saudi dengan dibebaskannya sanksi denda dan hukum. 

 

Berdasarkan pemantauan di KJRI Jeddah, sampai saat inipun masih banyak para TKI yang memanfaatkan perpanjangan amnesty tersebut.  Ketua Tim Kunjungan Kerja Muhibah Fahri Hamzah menemukan masih banyaknya TKW yang bermasalah atau kabur dari majikannya, seperti persoalan gaji yang belum dibayarkan bahkan sampai 20 tahun.

 

"Ini sangat aneh kenapa bisa sampai 20 tahun TKW kita tidak dibayar oleh majikannya," kata Fahri Hamzah dengan nada heran saat berdialog dengan para TKW di KJRI Jeddah, Selasa, (16/5).

 

Menurut Fahri, kedepan para TKI harus legal masuk ke Saudi dan untuk pembayaran gaji juga harus menggunakan sistem kontrak. "Jadi para TKI kita jangan berurusan dengan majikan tetapi asosiasi atau penyalur tenaga kerja resmi," jelasnya.

 

Dia menjelaskan,  para TKI harus  disiapkan handphone dengan aplikasi. Jadi, apabila mereka bermasalah bisa langsung lapor menggunakan aplikasi tersebut. "Jadi ada yang tidak nyambung ini, antara Kedutaan, keluarga TKI dan mereka, kenapa bisa tidak dibayar selama puluhan tahun," tegasnya.

 

Fahri Hamzah dan rombongan direncanakan akan bertemu dengan LSM dan masyarakat Indonesia membicarakan isu-isu aktual dalam negeri dan persoalan TKI di Saudi Arabia hari Senin malam, (16/5/2017) pukul 19.00 waktu setempat.

 

Berikut nama Delegasi Muhibah Kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Saudi dan Abu Dhabi, yaitu Akbar Faisal (Nasdem), Zulfadhli (Golkar), Lalu Gede Sjamsul Mujahidin (Hanura),  Achmad Fauzan Harun (PPP). (si/sc) Foto : Sugeng/od.                      


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Guru Honorer Harus Diprioritaskan dalam Rekrutmen CPNS 2018
20-09-2018 / PIMPINAN
Menanggapi aksi guru honorer yang menolak perekrutan CPNS 2018, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah untuk memprioritaskan guru honorer...
Pentingnya Pendidikan Politik pada Kaum Milenial
20-09-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap parlemen ke depan banyak diisi oleh generasi muda. Karenanya, sangat diperlukan pendidikan politik secara...
Ketua DPR Minta Pelaku Perdagangan Perempuan Dihukum Berat
20-09-2018 / PIMPINAN
Praktik perdagangan manusia ke China, khususnya perempuan terungkap. Sejauh ini diketahui ada 16 perempuan yang dijual ke China. Korban diiming-imingi...
DPR Minta Mendag dan Dirut Bulog Beri Ketenangan pada Masyarakat
20-09-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi IV DPR RI dan Komisi VI DPR RI untuk mengundang Menteri Perdagangan dan...