UU Disabilitas Harus Segera Diimplementasikan

19-05-2017 / KOMISI VIII

Pemerintah didesak segera mengimplementasikan UU Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Setelah setahun disahkan, banyak amanat UU ini belum dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah pembentukan komisi nasional disabilitas (KND).

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menyampaikan hal tersebut sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (19/5/2017). Sampai saat ini, KND belum terbentuk. Padahal, ini mendesak agar akses kaum disabilitas terhadap fasilitas publik terpenuhi. “Mestinya pemerintah tidak harus didesak-desak ketika aturannya sudah ada. Nampaknya pemerintah saat ini harus didesak terus, seperti juga pembentukan BPKH,” katanya.

 

KND sudah saatnya diwujudkan sebagai amanat UU Disabilitas. Menurut Endang, keberadaan KND sebaiknya dibawah Kementerian Sosial, tidak berdiri independen. Ini untuk memudahkan dan mempercepat akselerasi kepentingan kaum disabilitas. “Dalam pembahasan UU Disabilitas, kita berharap bentuknya bukan seperti komisioner, tapi harus masuk dalam sistem, sehingga segala informasi dengan cepat dapat diketahui. Hambatan-hambatan juga bisa segera diatasi,” tutur Endang.

 

Bertahun-tahun, sambung politisi Partai Golkar ini, kaum disabilitas hampir tak punya akses. Kaum disabilitas dengan kebutuhan khusus mesti jadi tanggung jawab negara. Saatnya kaum disabilitas mendapat tempat yang laik di tengah publik. (mh/sc), foto : kresno/hr.

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Apresiasi Perolehan Opini WTP Kemenag
25-07-2017 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Fauzan mengapresiasi Kementerian Agama, yang telah mendapapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil...
Perppu Ormas Kosong dari Makna Kedaruratan
20-07-2017 / KOMISI VIII
Perppu No.2/2017 sebagai pengganti UU Ormas masih dinilai kontroversial. Poin krusial Perppu tersebut ialah kosong dari makna kedaruratan yang mensyaratkan...
Komisi VIII DPR dan Wapres Bahas Pembangunan UIII
19-07-2017 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR menggelar rapat konsultasi dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, mengenai rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)....
Sodik Mudjahid Prihatin Dibubarkannya HTI
19-07-2017 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menyatakan keprihatinannya atas dibubarkannya organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah...

  • SHARES