UU Disabilitas Harus Segera Diimplementasikan

19-05-2017 / KOMISI VIII

Pemerintah didesak segera mengimplementasikan UU Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Setelah setahun disahkan, banyak amanat UU ini belum dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah pembentukan komisi nasional disabilitas (KND).

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menyampaikan hal tersebut sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (19/5/2017). Sampai saat ini, KND belum terbentuk. Padahal, ini mendesak agar akses kaum disabilitas terhadap fasilitas publik terpenuhi. “Mestinya pemerintah tidak harus didesak-desak ketika aturannya sudah ada. Nampaknya pemerintah saat ini harus didesak terus, seperti juga pembentukan BPKH,” katanya.

 

KND sudah saatnya diwujudkan sebagai amanat UU Disabilitas. Menurut Endang, keberadaan KND sebaiknya dibawah Kementerian Sosial, tidak berdiri independen. Ini untuk memudahkan dan mempercepat akselerasi kepentingan kaum disabilitas. “Dalam pembahasan UU Disabilitas, kita berharap bentuknya bukan seperti komisioner, tapi harus masuk dalam sistem, sehingga segala informasi dengan cepat dapat diketahui. Hambatan-hambatan juga bisa segera diatasi,” tutur Endang.

 

Bertahun-tahun, sambung politisi Partai Golkar ini, kaum disabilitas hampir tak punya akses. Kaum disabilitas dengan kebutuhan khusus mesti jadi tanggung jawab negara. Saatnya kaum disabilitas mendapat tempat yang laik di tengah publik. (mh/sc), foto : kresno/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Harus Ada Kajian Komprehensif Rob di Pekalongan
16-11-2017 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq. foto: azka/azk Fenomena Rob sekarang ini sudah merata di beberapa daerah. Hal itu terjadi...
Masalah Rob Masih Belum Dianggap Sebagai Bencana
16-11-2017 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Noor Achmad, foto : azka/azk Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad melakukan audiensi dengan...
Indonesia Butuh Pemimpin Berpaham Islam Moderat
10-11-2017 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq berpendapat untuk Pilpres 2019, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki pemahaman keagamaan islam yang...
Komisi VIII DPR Apresiasi Kehidupan Umat Beragama di Papua
06-11-2017 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Provinsi Papua, Noor Achmad...