UU Disabilitas Harus Segera Diimplementasikan

19-05-2017 / KOMISI VIII

Pemerintah didesak segera mengimplementasikan UU Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Setelah setahun disahkan, banyak amanat UU ini belum dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah pembentukan komisi nasional disabilitas (KND).

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menyampaikan hal tersebut sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (19/5/2017). Sampai saat ini, KND belum terbentuk. Padahal, ini mendesak agar akses kaum disabilitas terhadap fasilitas publik terpenuhi. “Mestinya pemerintah tidak harus didesak-desak ketika aturannya sudah ada. Nampaknya pemerintah saat ini harus didesak terus, seperti juga pembentukan BPKH,” katanya.

 

KND sudah saatnya diwujudkan sebagai amanat UU Disabilitas. Menurut Endang, keberadaan KND sebaiknya dibawah Kementerian Sosial, tidak berdiri independen. Ini untuk memudahkan dan mempercepat akselerasi kepentingan kaum disabilitas. “Dalam pembahasan UU Disabilitas, kita berharap bentuknya bukan seperti komisioner, tapi harus masuk dalam sistem, sehingga segala informasi dengan cepat dapat diketahui. Hambatan-hambatan juga bisa segera diatasi,” tutur Endang.

 

Bertahun-tahun, sambung politisi Partai Golkar ini, kaum disabilitas hampir tak punya akses. Kaum disabilitas dengan kebutuhan khusus mesti jadi tanggung jawab negara. Saatnya kaum disabilitas mendapat tempat yang laik di tengah publik. (mh/sc), foto : kresno/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Himpun Masukan Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus
20-04-2018 / KOMISI VIII
Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dipimpin Deding Ishak menghimpun berbagai informasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi...
Komisi VIII Minta Kemenag Terbitkan Izin Embarkasi Haji Riau
19-04-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama (Kemenag) RI agar secepatnya menerbitkan izin Embarkasi Haji Antara di Provinsi Riau. Apalagi,...
Perlu Langkah Cepat BNPB dan BPBD Tanggulangi Gempa Banjarnegara
19-04-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim mendesak langkah dan reaksi cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Badan...
Kasus Penipuan Umrah Akibat Lemahnya Regulasi
19-04-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bisri Romly mengatakan, kasus penipuan penyelenggaraan umrah umumnya terjadi karena lemahnya regulasi dan pengawasan dari...