UU Disabilitas Harus Segera Diimplementasikan

19-05-2017 / KOMISI VIII

Pemerintah didesak segera mengimplementasikan UU Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Setelah setahun disahkan, banyak amanat UU ini belum dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah pembentukan komisi nasional disabilitas (KND).

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menyampaikan hal tersebut sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (19/5/2017). Sampai saat ini, KND belum terbentuk. Padahal, ini mendesak agar akses kaum disabilitas terhadap fasilitas publik terpenuhi. “Mestinya pemerintah tidak harus didesak-desak ketika aturannya sudah ada. Nampaknya pemerintah saat ini harus didesak terus, seperti juga pembentukan BPKH,” katanya.

 

KND sudah saatnya diwujudkan sebagai amanat UU Disabilitas. Menurut Endang, keberadaan KND sebaiknya dibawah Kementerian Sosial, tidak berdiri independen. Ini untuk memudahkan dan mempercepat akselerasi kepentingan kaum disabilitas. “Dalam pembahasan UU Disabilitas, kita berharap bentuknya bukan seperti komisioner, tapi harus masuk dalam sistem, sehingga segala informasi dengan cepat dapat diketahui. Hambatan-hambatan juga bisa segera diatasi,” tutur Endang.

 

Bertahun-tahun, sambung politisi Partai Golkar ini, kaum disabilitas hampir tak punya akses. Kaum disabilitas dengan kebutuhan khusus mesti jadi tanggung jawab negara. Saatnya kaum disabilitas mendapat tempat yang laik di tengah publik. (mh/sc), foto : kresno/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Harus Ada Kesamaan Pandang Terhadap Mitigasi Bencana
23-02-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim meminta harus ada kesamaan pandang dalam melakukan mitigasi di berbagai wilayah sehingga bencana...
BNPB Didesak Sediakan Lahan Relokasi Bagi Korban Erupsi Sinabung
21-02-2018 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mendesak BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta Pemerintah...
Pendamping PKH Harus Mendapat Bantuan APBD
20-02-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna prihatin atas terjadinya kesenjangan insentif untuk para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di...
Kinerja Aparat Hadapi Serangan Pemuka Agama Dinilai Lemah
19-02-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu menilai, kinerja intelijen negara, baik Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Badan Intelijen...