Pansus DPR Sepakat Tambah Komisioner KPU dan Bawaslu

07-06-2017 / PANITIA KHUSUS

Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu DPR menyepakati penambahan jumlah komisioner anggota Komisi Pmilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas  Pemilu (Bawaslu) masing-masing sebanyak empat orang.

 

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus Ketua Pansus Pemilu Lukman Edhy usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan Ketua KPU dan Ketua Bawalsu di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (06/06/2017). 

 

“KPU dan Bawalsu masing-masing ditambah empat orang, dimana yang sebelumnya KPU itu ada tujuh menjadi sebelas orang dan Bawaslu yang tadinya lima menjadi sembilan orang. Hal ini dengan pertimbangan beratnya beban kerja penyelenggara pemilu, karena akan dilakukan pemilu secara serentak,” jelas Lukman Edy. 

 

Penambahan jumlah komisioner ini sudah disetujui  pemerintah dan DPR, selanjutnya masih kata Lukman Edy, pihaknya juga akan melakukan penguatan  pada Kesetjenan KPU dan Bawaslu. “Sebelumnya Setjen Bawaslu dan KPU memiliki satu pejabat eselon 1, kita akan menambah menjadi empat.  Ini salah satu penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu,” kata poltiisi PKB. 

 

Sebelumnya, Ketua Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, pihaknya merupakan pelaksana Undang-Undang (UU). Sehingga, KPU tidak dalam posisi untuk bisa menolak adanya keputusan penambahan jumlah komisioner KPU. 

 

“KPU siap melaksanakan, hanya saja kami perlu kepastian empat orang itu nanti akan diproses seperti apa, waktunya kapan,” kata Arief saat ditemui sebelum rapat dengan Komisi II DPR.

 

Hal lain adalah soal regenerasi komisioner. Ada beberapa masukan yang disampaikan. Misalnya soal pengaturan waktu. "Bisa saja dimasukkan di tengah-tengah periode kami. Kalau dimasukkan (misalnya) 2,5 tahun setelah periode kami berjalan. Lima tahun mendatang yang diganti hanya tujuh. Selang 2,5 tahun, yang diganti hanya empat. Begitu seterusnya. Tapi saya tidak tahu undang-undang akan mengatur seperti apa," ujarnya.

 

Baik atau tidaknya penambahan, menurut Arief, relatif. KPU sebetulnya sudah memiliki pengalaman untuk menangani pemilu serentak dengan komisioner berjumlah tujuh orang. Meski begitu, penambahan empat orang dianggap sebagai suntikan energi positif. Namun, dari segi manajerial perlu diatur secara lebih cermat.

 

"Tentu lebih butuh kerja keras, kerja sama diantara lebih banyak orang," ujar komisioner KPU dua periode itu. (ria,mp) Foto: Jaka/jk

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perjanjian MLA RI – Swiss Disetujui
03-07-2020 / PANITIA KHUSUS
Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters between the...
Pimpinan Pansus RUU Perjanjian Hukum Timbal Balik Pidana Indonesia-Swiss Disahkan
24-06-2020 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin mengesahkan Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan...
Jangan Ada Persoalan Geostrategi pada Pemindahan Ibu Kota Negara
27-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI M Sarmuji menegaskan, pada rencana pemindahan ibu kota jangan...
Pemindahan Ibu Kota Harus Pertimbangkan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya
26-09-2019 / PANITIA KHUSUS
Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia bukan hanya memindahkan fisik seperti bangunan dan kantor. Namun lebih dari itu juga memindahkan seluruh...