Pansus Angket menjadi Medium Perdebatan yang Orkestratif

19-06-2017 / PANITIA KHUSUS

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengapresiasi inisiatif Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK yang membentuk posko pengaduan angket KPK. Menurutnya, ini menjadi medium bagi perdebatan nasional yang orkestratif.

 

Demikian dikatakannya saat memberi sambutan pembukaan posko pengaduan angket KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017). Acara ini juga dihadiri Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa dan sejumlah Pimpinan dan Anggota Pansus Angket KPK.

 

“Pengaduan yang datang dari masyarakat secara online atau surat menyurat, sehingga saya membayangkan angket ini menjadi medium bagi perdebatan nasional yang orkestratif. Dengan dipimpin oleh Pansus, sehingga yang memikirkan bagaimana memberantas korupsi itu semua orang,” kata Fahri.

 

Fahri menambahkan, inisiatif DPR ini untuk membuka perdebatan yang luas di tengah masyarakat terkait isu korupsi, sehingga akan banyak orang yang terlibat dalam pemberantasan korupsi. Salah satu keberhasilan pansus adalah semakin banyak orang yang memilki isu anti korupsi.

 

“Isu anti korupsi harus menjadi milik semua orang. Suatu bangsa yang ingin maju bahwa anti korupsi harus menjadi gaya hidup, bukan hanya pada pejabat atau masyarakat, tapi semuanya,” imbuhnya.

 

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra itu meminta kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk memberikan dukungan secara umum kepada Pansus, dan secara khusus kepada posko pengaduan. Seperti fasilitasi staf ataupun dokumentasi data-data.

 

“Semoga ini iktiar mulia yang menjadi satu tonggak sejarah besar bangsa kita, dimana yang masa akan datang, Indonesia bisa bebas korupsi. Negara yang menggapai kemajuan yang tinggi, karena standar dari kesadaran kita, indeks persepsi korupsi kita menjadi baik di masa mendatang,” harap politisi asal dapil NTB itu.

 

Sebelumnya, Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan, posko pengaduan ini bukan tempat penyelesaian kasus. Melainkan untuk menampung aspirasi terkait penyimpangan tugas dan kewenangan KPK. (sf) foto: ojie


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penyadapan KPK Tak Boleh Langgar HAM
27-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK, kewengan penyadapan KPK menjadi poin penting yang digaris bawahi. Rapat...
Pemberantasan Korupsi Jangan Tebang Pilih
26-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian serius saat Raker Komisi III DPR...
Makassar New Port Bisa Seimbangkan Ekonomi Indonesia
22-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Pembangunan Makassar New Port (MNP) diharapkan banyak pihak bisa mewujudkan keseimbangan ekonomi antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Hal tersebut...
Ketua KPK Diduga Terlibat Korupsi Alat Berat
20-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahandjo diduga terlibat rekayasa proyek semasa menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)....