Implementasi DAK Kesehatan Masih Banyak Kendala

17-07-2017 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri mengatakan, persoalan implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan  masih mengalami banyak kendala. Salah satunya disebabkan tidak adanya integrasi perencanaan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

“Sebaiknya Pemda Kabupaten tidak jalan sendiri-sendiri ke pusat. Sehingga terkesan tidak sinergitas dengan provinsi. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan antara provinsi dengan kabupaten," kata Syamsul usai melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Wakil Gubernur Provinsi Bali Ketut Sudikerta di Kantor Bappeda Provinsi Bali, Jumat (14/07/17)

Politisi Golkar Dapil Sulsel II tersebut, menjelaskan, tujuan Panja DAK bidang Kesehatan Komisi IX DPR RI adalah untuk menyempurnakan sistem perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan pelaporan dari DAK bidang kesehatan tersebut.

Karena selama ini Komisi IX menilai, masih terdapat beberapa kelemahan implementasi daripada DAK tersebut, sehingga tidak tepat sasaran.

Menurut Syamsul, terkait dengan pelaksanaan DAK bidang Kesehatan, permasalahannya adalah ketika dananya sudah cair, tapi tidak bersamaan dengan keluarnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tekhnis (Juknis) dari Kementerian terkait yaitu Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Keuangan RI maupun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (BAPPENAS).

“Sehingga daerah itu tidak berani mengeksekusi program-program yang sudah mereka usulkan. Kalau sudah ada juklak dan juknisnya dahulu, sehingga ada kesiapan daerah untuk melaksanakan," paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketut Sudikerta membenarkan bahwa terlambat dikeluarkannya juklak dan juknis sangat menghambat realisasi keuangan yang dilakukan secara bertahap.

“Hal itu cukup menyulitkan pihak pemerintah daerah dalam proses pembayarannya,” kata Ketut.

Karena pada hakikatnya, lanjut Ketut, aturan yang dibuat itu mengacu kepada aturan di pusat sehingga di Bali tidak bisa melaksanakan itu dengan seksama.

“Maka perlu dilakukan evaluasi, untuk itulah tadi mitra kerja kita dalam hal ini Pak Ketua Komisi IX DPR RI hadir di sini. Ini agar realisasi DAK itu bisa tepat waktu, tepat sasaran, serta hasilnya terarah dan terukur untuk kemajuan kesehatan masyarakat Bali," ucapnya.

Turut mendampingi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja DAK bidang Kesehatan Komisi IX DPR RI antara lain  Ribka Tjiptaning, Ketut Sustiawan, Imam Suroso (F-PDIP), Delia Pratiwi Br Sitepu, Andi Fauziyah Pujiwatie Hatta (F-PG), Sri Wulan (F-Gerindra), Ayub Khan, Aliyah Mustika Ilham (F-PD), Risky Sadig (F-PAN), Siti Masrifah (F-PKB), Anshory Siregar (F-PKS), Irma Suryani Chaniago, Amelia Anggraini (F- NASDEM), dan Frans Agung Mula Putra (F-HANURA). (ndy/sc)/foto:nadya/iw.

BERITA TERKAIT
Komisi IX Harapkan BPJS KT Jamin Resiko Kerja TKI
25-07-2017 / KOMISI IX
Demi meminimalisir berbagai macam resiko dan acaman yang bisa saja terjadi bagi para buruh migran Indonesia, Komisi IX DPR bersama...
Pemerintah Kurang Merespon Balik Kasus-kasus TKI
25-07-2017 / KOMISI IX
Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR yang dipimpin Wakil Ketua Syamsul Bachri, ditemukan laporan dari salah seorang LSM yang...
Pendidikan Vokasional Bagi TKI Perlu Digalakkan
24-07-2017 / KOMISI IX
Perusahaan-perusahaan yang mengantarkan dan menyalurkan  tenaga kerja diharapkan terlibat aktif, tidak hanya mengirimkan tenaga kerja saja akan tetapi mengetahui dimana...
Pemerintah Harus Awasi Razia dan Penangkapan TKI
24-07-2017 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa razia dan penangkapan tenaga kerja Indoensia (TKI)  tidak dilakukan dengan kekerasan...

  • SHARES