Implementasi DAK Kesehatan Masih Banyak Kendala

17-07-2017 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri mengatakan, persoalan implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan  masih mengalami banyak kendala. Salah satunya disebabkan tidak adanya integrasi perencanaan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

“Sebaiknya Pemda Kabupaten tidak jalan sendiri-sendiri ke pusat. Sehingga terkesan tidak sinergitas dengan provinsi. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan antara provinsi dengan kabupaten," kata Syamsul usai melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Wakil Gubernur Provinsi Bali Ketut Sudikerta di Kantor Bappeda Provinsi Bali, Jumat (14/07/17)

Politisi Golkar Dapil Sulsel II tersebut, menjelaskan, tujuan Panja DAK bidang Kesehatan Komisi IX DPR RI adalah untuk menyempurnakan sistem perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan pelaporan dari DAK bidang kesehatan tersebut.

Karena selama ini Komisi IX menilai, masih terdapat beberapa kelemahan implementasi daripada DAK tersebut, sehingga tidak tepat sasaran.

Menurut Syamsul, terkait dengan pelaksanaan DAK bidang Kesehatan, permasalahannya adalah ketika dananya sudah cair, tapi tidak bersamaan dengan keluarnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tekhnis (Juknis) dari Kementerian terkait yaitu Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Keuangan RI maupun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (BAPPENAS).

“Sehingga daerah itu tidak berani mengeksekusi program-program yang sudah mereka usulkan. Kalau sudah ada juklak dan juknisnya dahulu, sehingga ada kesiapan daerah untuk melaksanakan," paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketut Sudikerta membenarkan bahwa terlambat dikeluarkannya juklak dan juknis sangat menghambat realisasi keuangan yang dilakukan secara bertahap.

“Hal itu cukup menyulitkan pihak pemerintah daerah dalam proses pembayarannya,” kata Ketut.

Karena pada hakikatnya, lanjut Ketut, aturan yang dibuat itu mengacu kepada aturan di pusat sehingga di Bali tidak bisa melaksanakan itu dengan seksama.

“Maka perlu dilakukan evaluasi, untuk itulah tadi mitra kerja kita dalam hal ini Pak Ketua Komisi IX DPR RI hadir di sini. Ini agar realisasi DAK itu bisa tepat waktu, tepat sasaran, serta hasilnya terarah dan terukur untuk kemajuan kesehatan masyarakat Bali," ucapnya.

Turut mendampingi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja DAK bidang Kesehatan Komisi IX DPR RI antara lain  Ribka Tjiptaning, Ketut Sustiawan, Imam Suroso (F-PDIP), Delia Pratiwi Br Sitepu, Andi Fauziyah Pujiwatie Hatta (F-PG), Sri Wulan (F-Gerindra), Ayub Khan, Aliyah Mustika Ilham (F-PD), Risky Sadig (F-PAN), Siti Masrifah (F-PKB), Anshory Siregar (F-PKS), Irma Suryani Chaniago, Amelia Anggraini (F- NASDEM), dan Frans Agung Mula Putra (F-HANURA). (ndy/sc)/foto:nadya/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Terus Perjuangkan Tenaga Honorer K2
05-06-2018 / KOMISI IX
DPR RI akan terus memperjuangkan para Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) di seluruh Indonesia, baik yang ada di kementerian atau...
DPR dan Pemerintah Bahas Nasib Tenaga Honorer K2
04-06-2018 / KOMISI IX
Tujuh Komisi di DPR RI yakni Komisi I, Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi...
Komisi IX dan Menkes Bahas Urun Biaya Kesehatan
24-05-2018 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan menggelar rapat kerja untuk membahas soal urun biaya pada pelayanan kesehatan. Urun biaya...
Komisi IX DPR Mempertanyakan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Jateng
21-05-2018 / KOMISI IX
Sejumlah Anggota Komisi IX DPR mempertanyakan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Jawa Tengah. Sebelumnya, diberbagai Kunjungan Komisi IX kerap...