Implementasi DAK Kesehatan Masih Banyak Kendala

17-07-2017 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri mengatakan, persoalan implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan  masih mengalami banyak kendala. Salah satunya disebabkan tidak adanya integrasi perencanaan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

“Sebaiknya Pemda Kabupaten tidak jalan sendiri-sendiri ke pusat. Sehingga terkesan tidak sinergitas dengan provinsi. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan antara provinsi dengan kabupaten," kata Syamsul usai melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Wakil Gubernur Provinsi Bali Ketut Sudikerta di Kantor Bappeda Provinsi Bali, Jumat (14/07/17)

Politisi Golkar Dapil Sulsel II tersebut, menjelaskan, tujuan Panja DAK bidang Kesehatan Komisi IX DPR RI adalah untuk menyempurnakan sistem perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan pelaporan dari DAK bidang kesehatan tersebut.

Karena selama ini Komisi IX menilai, masih terdapat beberapa kelemahan implementasi daripada DAK tersebut, sehingga tidak tepat sasaran.

Menurut Syamsul, terkait dengan pelaksanaan DAK bidang Kesehatan, permasalahannya adalah ketika dananya sudah cair, tapi tidak bersamaan dengan keluarnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tekhnis (Juknis) dari Kementerian terkait yaitu Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Keuangan RI maupun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (BAPPENAS).

“Sehingga daerah itu tidak berani mengeksekusi program-program yang sudah mereka usulkan. Kalau sudah ada juklak dan juknisnya dahulu, sehingga ada kesiapan daerah untuk melaksanakan," paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketut Sudikerta membenarkan bahwa terlambat dikeluarkannya juklak dan juknis sangat menghambat realisasi keuangan yang dilakukan secara bertahap.

“Hal itu cukup menyulitkan pihak pemerintah daerah dalam proses pembayarannya,” kata Ketut.

Karena pada hakikatnya, lanjut Ketut, aturan yang dibuat itu mengacu kepada aturan di pusat sehingga di Bali tidak bisa melaksanakan itu dengan seksama.

“Maka perlu dilakukan evaluasi, untuk itulah tadi mitra kerja kita dalam hal ini Pak Ketua Komisi IX DPR RI hadir di sini. Ini agar realisasi DAK itu bisa tepat waktu, tepat sasaran, serta hasilnya terarah dan terukur untuk kemajuan kesehatan masyarakat Bali," ucapnya.

Turut mendampingi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja DAK bidang Kesehatan Komisi IX DPR RI antara lain  Ribka Tjiptaning, Ketut Sustiawan, Imam Suroso (F-PDIP), Delia Pratiwi Br Sitepu, Andi Fauziyah Pujiwatie Hatta (F-PG), Sri Wulan (F-Gerindra), Ayub Khan, Aliyah Mustika Ilham (F-PD), Risky Sadig (F-PAN), Siti Masrifah (F-PKB), Anshory Siregar (F-PKS), Irma Suryani Chaniago, Amelia Anggraini (F- NASDEM), dan Frans Agung Mula Putra (F-HANURA). (ndy/sc)/foto:nadya/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap
18-09-2017 / KOMISI IX
Aktor intelektual maupun pelaku lapangan pengedar obat Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC) harus segera diungkap, agar korban jiwa tak terus berjatuhan....
RS Swasta Harus Dukung JKN dan KIS
13-09-2017 / KOMISI IX
  Rumah sakit (RS) swasta diimbau mendukung semua program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari BPJS Kesehatan....
Komisi IX Beri Waktu 2X24 Jam Agar Menkes Usut Kasus Debora
12-09-2017 / KOMISI IX
Bayi berumur empat bulan Tiara Deborah Simanjorang meninggal karena tidak mendapatkan pertolongan dan pelayanan kesehatan di RS Mitra keluarga, Kalideres,...
RS Mitra Keluarga Bisa Diberi Sanksi
11-09-2017 / KOMISI IX
  Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, bisa diberi sanksi karena menolak pasien bayi bernama Tiara Debora Simanjorang yang...