Serapan Anggaran Harus Mampu Wujudkan Target Pembangunan

17-07-2017 / KOMISI XI

Wakil Ketua Komisi XI Jon Erizal minta BPK untuk  melakukan sosialisasi, bahwasannya hasil audit WTP belum tentu bebas dari pelanggaran hukum. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI dalam rangka Pengawasan Keuangan Daerah ke Kantor Perwakilan BPK dan BPKP Provinsi Gorontalo.

 

Ia menjelaskan, bahwa WTP adalah proses yang dilakukan secara wajar dalam bidang administrasi, artinya bukti-bukti tansaksi, hal-hal yang berkaitan dengan kaidah-kaidah akutansi telah dipenuhi. Di sisi lain jika ada orang menyalahgunakan kewenangan atau pelanggaran lainnya belum masuk ke wilayah audit keuangan tapi bagian dari penyelewengan kinerja.

 

"Kami  berharap agar selama ini masyarakat melihat, kalau sudah WTP itu artinya bebas terjadi pelanggaran hukum, sebenarnya itu berbeda sekali," ujar Ketua Tim Kunspek Komisi XI tersebut, di Kantor BPK Gorontalo, Jumat (14/7/2017) malam. 

 

Rapat kerja yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim ini juga menekankan pentingnya korelasi antara serapan anggaran dengan dampak nyata kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh rakyat.

 

Menurut Jon serapan anggaran daerah yang baik harus mampu mewujudkan target pembangunan dan mengatasi kemiskinan. Sehingga dengan begitu, tidak hanya penilaian WTP yang dicapai tapi bisa mengatasi kesenjangan ekonomi, karena ketimpangan ekonomi antara kaya dan yang miskin menimbulkan kecemburuan sosial. Dia menegaskan masalah ini harus diatasi.

 

"Mudah-mudahan dengan kunjungan kerja hari ini, persoalan-persoalan yang dirasakan oleh pemerintah daerah, oleh teman-teman pemeriksa bisa kita angkat ke tingkat nasional, sehingga pusat mengetahui, dengan begitu bisa mendapat solusi-solusi yang lebih tepat guna," papar Jon. 

 

Dia juga mempertanyakan kembali tentang tugas audit yang diemban oleh lembaga audit negara ini, audit yang berkaitan dengan laporan keuangan dan audit berbasis kinerja. "Ini juga sedang kita minta kepada BPK untuk segera melakukan audit kinerja. Kemudian yang ketiga audit dengan tujuan tertentu. Kalau sudah mendalami itu bisa ketahuan yang mana bukan pelanggaran dan seterusnya," ungkap Jon.

 

Dalam waktu yang bersamaan Kunspek Komisi XI ini terbagi menjadi tiga tim, pertama ke Gorontalo, kedua ke Jambi, dan ketiga ke Aceh. Ke Gorontalo Anggota Komisi XI yang turut serta melakukan pengawasan yakni, Aditya Anugraha Moha, Heri Gunawan, Krisna Mukti, dan Achmad Hatari. (eko/sc)/foto:eko/iw.

BERITA TERKAIT
Penerimaan Pajak Sulit Terealisasi
24-07-2017 / KOMISI XI
Penerimaan pajak untuk APBN 2017 dinilai sulit terealisasi lagi. Ada yang keliru dari penetapan asumsi dan target pajak 2017. Ini...
Komisi XI Kunjungi NAD Bahas Pengelolaan Keuangan Daerah
18-07-2017 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI. Jumat pekan lalu (14/7/2017) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melihat dan mengetahui...
Terbitnya Perppu No 1 Tahun 2017, Ditjen Pajak Semakin Kuat
17-07-2017 / KOMISI XI
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No 1 tahun 2017 terkait keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan....
BPK dan BPKP Jambi Diminta Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa
17-07-2017 / KOMISI XI
Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng mengatakan,  BPK dan BPKP diminta untuk  memberikan pemahaman kepada Kepala Desa terkait ...

  • SHARES