Infrastruktur Manusia Jauh Lebih Penting Untuk Diperhatikan

17-07-2017 / KOMISI VIII

Persoalan infrastruktur memang penting untuk men-support kemajuan, tetapi urusan infrastruktur manusia jauh lebih penting dan harus diperhatikan. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti terkait kurangnya perhatian persoalan anak yang berada dalam panti.

 

“Apalah artinya kemajuan jika manusianya tidak berdaya, semua harus bersinergi karena hampir di seluruh Indonesia infrastruktur manusia kurang mendapatkan perhatian serius karena anggaran,” ungkap Endang usai berdialog dengan Kepala Dinas Sosial berserta jajarannya di Pontianak, Kalimantan Barat, jumat (14/07/2017).

 

Endang menilai Kalimantan Barat  belum menjadi  kota layak anak, kota ramah anak itu belum terlihat programnya sudah ada atau belum. Ini yang harus diurai terlebih dahulu. “Panti-panti harus mendapat perhatian jangan sampai anak-anak yang berada dalam panti ini untuk makan saja mengalami keterbataan,” ujarnya.

 

Politisi  Fraksi Golkar  menambahkan, saat ini yang dianggarkan dari pemerintah pusat untuk satu orang anak panti hanya Rp 3.000,- “Tiga ribu jaman sekarang hanya dapat nasi putih saja. Jadi secara tidak langsung kita berharap bahwa pemerintah dalam hal ini presiden menugaskan bawahannya tapi harus ada good will dari presiden dahulu.” Tegasnya.

 

Endang mengatakan, negara memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak-hak penghuni panti, bukti dari kehadiran negara memberikan anggaran untuk pemenuhan fasilitas panti asuhan. “Ini menjadi kewajiban negara, negara harus hadir di sana ketika anggaran tidak ada, bagaimana mau hadir saya kira tidak hanya Kalimantan Barat, secara keseluruhan indonesia dalam penanganan memberikan tambahan anggaran,” paparnya.

 

“Bagaimana bangsa kita punya ketahanan negara yang baik kalau ketahanan pangan untuk manusia kurang mendapatkan perhatian,” tambahnya mengakhiri. (rief/sc)/foto:arief/iw.

 

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Apresiasi Perolehan Opini WTP Kemenag
25-07-2017 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Fauzan mengapresiasi Kementerian Agama, yang telah mendapapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil...
Perppu Ormas Kosong dari Makna Kedaruratan
20-07-2017 / KOMISI VIII
Perppu No.2/2017 sebagai pengganti UU Ormas masih dinilai kontroversial. Poin krusial Perppu tersebut ialah kosong dari makna kedaruratan yang mensyaratkan...
Komisi VIII DPR dan Wapres Bahas Pembangunan UIII
19-07-2017 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR menggelar rapat konsultasi dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, mengenai rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)....
Sodik Mudjahid Prihatin Dibubarkannya HTI
19-07-2017 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menyatakan keprihatinannya atas dibubarkannya organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah...

  • SHARES