Infrastruktur Manusia Jauh Lebih Penting Untuk Diperhatikan

17-07-2017 / KOMISI VIII

Persoalan infrastruktur memang penting untuk men-support kemajuan, tetapi urusan infrastruktur manusia jauh lebih penting dan harus diperhatikan. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti terkait kurangnya perhatian persoalan anak yang berada dalam panti.

 

“Apalah artinya kemajuan jika manusianya tidak berdaya, semua harus bersinergi karena hampir di seluruh Indonesia infrastruktur manusia kurang mendapatkan perhatian serius karena anggaran,” ungkap Endang usai berdialog dengan Kepala Dinas Sosial berserta jajarannya di Pontianak, Kalimantan Barat, jumat (14/07/2017).

 

Endang menilai Kalimantan Barat  belum menjadi  kota layak anak, kota ramah anak itu belum terlihat programnya sudah ada atau belum. Ini yang harus diurai terlebih dahulu. “Panti-panti harus mendapat perhatian jangan sampai anak-anak yang berada dalam panti ini untuk makan saja mengalami keterbataan,” ujarnya.

 

Politisi  Fraksi Golkar  menambahkan, saat ini yang dianggarkan dari pemerintah pusat untuk satu orang anak panti hanya Rp 3.000,- “Tiga ribu jaman sekarang hanya dapat nasi putih saja. Jadi secara tidak langsung kita berharap bahwa pemerintah dalam hal ini presiden menugaskan bawahannya tapi harus ada good will dari presiden dahulu.” Tegasnya.

 

Endang mengatakan, negara memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak-hak penghuni panti, bukti dari kehadiran negara memberikan anggaran untuk pemenuhan fasilitas panti asuhan. “Ini menjadi kewajiban negara, negara harus hadir di sana ketika anggaran tidak ada, bagaimana mau hadir saya kira tidak hanya Kalimantan Barat, secara keseluruhan indonesia dalam penanganan memberikan tambahan anggaran,” paparnya.

 

“Bagaimana bangsa kita punya ketahanan negara yang baik kalau ketahanan pangan untuk manusia kurang mendapatkan perhatian,” tambahnya mengakhiri. (rief/sc)/foto:arief/iw.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII DPR Pertanyakan Struktur RKA-KL 2018 Kemenag
14-09-2017 / KOMISI VIII
Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama yang dilaksanakan Kamis (14/09/2017) memiliki makna strategis. Karena diharapkan dari rencana kerja dan...
BPKH Resmi Jadi Mitra Kerja Komisi VIII DPR
13-09-2017 / KOMISI VIII
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi ditetapkan sebagai mitra kerja Komisi VIII DPR RI yang baru. Rapat Paripurna DPR yang...
Parlemen Myanmar Konsultasikan Perlindungan Perempuan dan Anak
13-09-2017 / KOMISI VIII
Myanmar baru saja memiliki undang-undang (UU) yang memberi perlindungan bagi anak dan perempuan. Sosialisasi dan pengawasan atas pelaksanaan UU ini...
Nilai Bantuan UEP dan KUBE Masih Minim
12-09-2017 / KOMISI VIII
Nilai bantuan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Kemensos masih terlalu minim. Pendampingan usaha juga...