Pemerintah Diharapkan Beri Perhatian Serius Pada Sektor Pendidikan

17-07-2017 / KOMISI VIII

Generasi muda Indonesia adalah harapan bangsa dalam memajukan dan mengembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan merupakan bekal bagi generasi muda ini dalam mewujudkan cita-cita bangsa ini.

 

Anggota Komisi VIII DPR RI K.H. Muslich mengatakan pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang serius terhadap sektor pendidikan, sehingga seluruh generasi bangsa Indonesia dapat kesempatan mendapatkan pendidikan yang optimal. 

 

Politisi Partai Parsatuan Indonesia ini mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya atas Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sementara Indonesia yang katanya kaya, masih dapat ditemui anak-anak yang tidak bisa meneruskan sekolah karena tidak mempunyai biaya.

 

“Kami mohon pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memperhatikan nasib bangsa Indonesia, yang berasal dari generasi muda. Hanya dari pundak pemuda-pemudi masalah umat, baik dan tidaknya, maju dan mundurnya suatu bangsa tergantung generasi muda,” kata K.H. Muslich, saat Kunjungan Kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Provinsi NTB terkait optimalisasi peran pendidikan keagamaan Islam, di UIN Mataram, Jum'at (14/07/2017).

 

Menurutnya, generasi muda Indonesia harus memiliki Iman dan takwa (IPTAK) kepada Allah. Yang kedua mempunyai pengetahuan umum yang tinggi ilmu dan teknologi, maka hebatlah negara ini.

 

“Maka terutama kepada rektor dan kanwil yang urusan iptak (Iman dan Takwa), ini yang harus ditekankan ‘Makmur dalam Keadilan, Adil dalam Kemakmuran’ terwujud di Indonesia,” tegasnya.

 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nasruddin mengharapkan dukungan kebijakan dan anggaran supaya pelayanan pendidikan lebih berkualitas di NTB, khususnya pendidikan tingkat menengah dan tingkat atas, yaitu di madrasah-madrasah, MA dan MTS,

 

Menurutnya masyarakat NTB sudah mempercayai untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam. Tingginya anemo masyarakat ini, sehingga kekurangan fasilitas. Salah satu contoh MTS 1 Mataram pendaftar sampai 900 siswa namun yang bisa ditampung hanya 240 siswa.

 

Ini membutuhkan bantuan dan perhatian dari wakil rakyat dan Pemerintah Pusat serta di daerah. Hal ini terjadi bukan hanya di Kota Mataram tapi juga terjadi di kabupaten/kota lainnya di NTB. MIN, MTS, MAN sering tidak tertampung dari antusias kepercayaan masyarakat mengikuti pendidikan. Kami akan mengusulkan penambahan ruang kelas," tuturnya. (as/sc), foto : agung/hr.

 

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Apresiasi Perolehan Opini WTP Kemenag
25-07-2017 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Fauzan mengapresiasi Kementerian Agama, yang telah mendapapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil...
Perppu Ormas Kosong dari Makna Kedaruratan
20-07-2017 / KOMISI VIII
Perppu No.2/2017 sebagai pengganti UU Ormas masih dinilai kontroversial. Poin krusial Perppu tersebut ialah kosong dari makna kedaruratan yang mensyaratkan...
Komisi VIII DPR dan Wapres Bahas Pembangunan UIII
19-07-2017 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR menggelar rapat konsultasi dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, mengenai rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)....
Sodik Mudjahid Prihatin Dibubarkannya HTI
19-07-2017 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menyatakan keprihatinannya atas dibubarkannya organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah...

  • SHARES