Pemerintah Diharapkan Beri Perhatian Serius Pada Sektor Pendidikan

17-07-2017 / KOMISI VIII

Generasi muda Indonesia adalah harapan bangsa dalam memajukan dan mengembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan merupakan bekal bagi generasi muda ini dalam mewujudkan cita-cita bangsa ini.

 

Anggota Komisi VIII DPR RI K.H. Muslich mengatakan pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang serius terhadap sektor pendidikan, sehingga seluruh generasi bangsa Indonesia dapat kesempatan mendapatkan pendidikan yang optimal. 

 

Politisi Partai Parsatuan Indonesia ini mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya atas Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sementara Indonesia yang katanya kaya, masih dapat ditemui anak-anak yang tidak bisa meneruskan sekolah karena tidak mempunyai biaya.

 

“Kami mohon pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memperhatikan nasib bangsa Indonesia, yang berasal dari generasi muda. Hanya dari pundak pemuda-pemudi masalah umat, baik dan tidaknya, maju dan mundurnya suatu bangsa tergantung generasi muda,” kata K.H. Muslich, saat Kunjungan Kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Provinsi NTB terkait optimalisasi peran pendidikan keagamaan Islam, di UIN Mataram, Jum'at (14/07/2017).

 

Menurutnya, generasi muda Indonesia harus memiliki Iman dan takwa (IPTAK) kepada Allah. Yang kedua mempunyai pengetahuan umum yang tinggi ilmu dan teknologi, maka hebatlah negara ini.

 

“Maka terutama kepada rektor dan kanwil yang urusan iptak (Iman dan Takwa), ini yang harus ditekankan ‘Makmur dalam Keadilan, Adil dalam Kemakmuran’ terwujud di Indonesia,” tegasnya.

 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nasruddin mengharapkan dukungan kebijakan dan anggaran supaya pelayanan pendidikan lebih berkualitas di NTB, khususnya pendidikan tingkat menengah dan tingkat atas, yaitu di madrasah-madrasah, MA dan MTS,

 

Menurutnya masyarakat NTB sudah mempercayai untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam. Tingginya anemo masyarakat ini, sehingga kekurangan fasilitas. Salah satu contoh MTS 1 Mataram pendaftar sampai 900 siswa namun yang bisa ditampung hanya 240 siswa.

 

Ini membutuhkan bantuan dan perhatian dari wakil rakyat dan Pemerintah Pusat serta di daerah. Hal ini terjadi bukan hanya di Kota Mataram tapi juga terjadi di kabupaten/kota lainnya di NTB. MIN, MTS, MAN sering tidak tertampung dari antusias kepercayaan masyarakat mengikuti pendidikan. Kami akan mengusulkan penambahan ruang kelas," tuturnya. (as/sc), foto : agung/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII DPR Pertanyakan Struktur RKA-KL 2018 Kemenag
14-09-2017 / KOMISI VIII
Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama yang dilaksanakan Kamis (14/09/2017) memiliki makna strategis. Karena diharapkan dari rencana kerja dan...
BPKH Resmi Jadi Mitra Kerja Komisi VIII DPR
13-09-2017 / KOMISI VIII
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi ditetapkan sebagai mitra kerja Komisi VIII DPR RI yang baru. Rapat Paripurna DPR yang...
Parlemen Myanmar Konsultasikan Perlindungan Perempuan dan Anak
13-09-2017 / KOMISI VIII
Myanmar baru saja memiliki undang-undang (UU) yang memberi perlindungan bagi anak dan perempuan. Sosialisasi dan pengawasan atas pelaksanaan UU ini...
Nilai Bantuan UEP dan KUBE Masih Minim
12-09-2017 / KOMISI VIII
Nilai bantuan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Kemensos masih terlalu minim. Pendampingan usaha juga...