Pemerintah Diharapkan Beri Perhatian Serius Pada Sektor Pendidikan

17-07-2017 / KOMISI VIII

Generasi muda Indonesia adalah harapan bangsa dalam memajukan dan mengembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan merupakan bekal bagi generasi muda ini dalam mewujudkan cita-cita bangsa ini.

 

Anggota Komisi VIII DPR RI K.H. Muslich mengatakan pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang serius terhadap sektor pendidikan, sehingga seluruh generasi bangsa Indonesia dapat kesempatan mendapatkan pendidikan yang optimal. 

 

Politisi Partai Parsatuan Indonesia ini mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya atas Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sementara Indonesia yang katanya kaya, masih dapat ditemui anak-anak yang tidak bisa meneruskan sekolah karena tidak mempunyai biaya.

 

“Kami mohon pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memperhatikan nasib bangsa Indonesia, yang berasal dari generasi muda. Hanya dari pundak pemuda-pemudi masalah umat, baik dan tidaknya, maju dan mundurnya suatu bangsa tergantung generasi muda,” kata K.H. Muslich, saat Kunjungan Kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Provinsi NTB terkait optimalisasi peran pendidikan keagamaan Islam, di UIN Mataram, Jum'at (14/07/2017).

 

Menurutnya, generasi muda Indonesia harus memiliki Iman dan takwa (IPTAK) kepada Allah. Yang kedua mempunyai pengetahuan umum yang tinggi ilmu dan teknologi, maka hebatlah negara ini.

 

“Maka terutama kepada rektor dan kanwil yang urusan iptak (Iman dan Takwa), ini yang harus ditekankan ‘Makmur dalam Keadilan, Adil dalam Kemakmuran’ terwujud di Indonesia,” tegasnya.

 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nasruddin mengharapkan dukungan kebijakan dan anggaran supaya pelayanan pendidikan lebih berkualitas di NTB, khususnya pendidikan tingkat menengah dan tingkat atas, yaitu di madrasah-madrasah, MA dan MTS,

 

Menurutnya masyarakat NTB sudah mempercayai untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam. Tingginya anemo masyarakat ini, sehingga kekurangan fasilitas. Salah satu contoh MTS 1 Mataram pendaftar sampai 900 siswa namun yang bisa ditampung hanya 240 siswa.

 

Ini membutuhkan bantuan dan perhatian dari wakil rakyat dan Pemerintah Pusat serta di daerah. Hal ini terjadi bukan hanya di Kota Mataram tapi juga terjadi di kabupaten/kota lainnya di NTB. MIN, MTS, MAN sering tidak tertampung dari antusias kepercayaan masyarakat mengikuti pendidikan. Kami akan mengusulkan penambahan ruang kelas," tuturnya. (as/sc), foto : agung/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kepala BNPB Diminta Tingkatkan Program dan Sasaran Desa Tangguh Bencana
07-06-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyusun perencanaan RAPBN 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran...
Komisi VIII Setujui Kenaikan Anggaran Kementerian PPPA
07-06-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII menyetujui kenaikan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2019 menjadi Rp554,901 miliar, atau naik Rp1,1...
Kenaikan Anggaran Kemensos Diharapkan Bisa Dirasakan Masyarakat
05-06-2018 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong menekankan, agar usulan kenaikan anggaran Kementerian Sosial RI yang cukup besar pada...
Komisi VIII Desak Kemenag Prioritaskan Pengangkatan Honorer Pada RAPBN 2019
05-06-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama memprioritaskan penyelesaian permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mempertimbangkan...