Pimpinan Komisi I DPR Kecam Penutupan Masjid Al Aqsa oleh Israel

18-07-2017 / KOMISI I

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengecam keras segala upaya yang dilakukan Israel terhadap situs Masjid Al Aqsa yang merupakan situs yang dilindungi PBB dan milik umat Islam dunia. Polisi Israel menutup Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dan melarang warga Muslim Palestina shalat Jumat di masjid itu, setelah dua polisi Israel ditembak mati oleh tiga pria bersenjata di area masjid.

 

Kharis menegaskan, UNESCO atau badan pendidikan dan kebudayaan PBB, telah mengeluarkan pernyataan resmi tahun lalu yang menegaskan Masjid Al Aqsa (kompleks Haram Asy-Syarif) adalah situs suci milik umat Islam. Sehingga, upaya penutupan masjid atau segala tindakan kekerasan Israel di sana tidak dibenarkan sama sekali.

 

“Termasuk yang baru-baru ini menutup akses ke masjid, menggeledah jamaah sholat dan  memasang metal detector dan bentrokan berdarah dengan jamaah masjid yang akan berziarah dan sholat,” tegas Kharis dalam rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (18/7/2017).

 

Politisi F-PKS itu juga meminta agar Kementerian Luar Negeri RI mengajukan protes ke PBB terkait langkah Israel tersebut. Indonesia bisa mengirimkan nota protes sebagai negara anggota PBB dengan mayoritas umat Islam, dengan meminta PBB agar melindungi Masjid Al Aqsa dari penjajahan dan kesewenangan rezim zionis penjajah tersebut.

 

“Kalau perlu, PBB kirim pasukan perdamaian ke sana karena resolusi PBB itu memungkinkan agar tidak muncul kembali upaya zionis mengganggu Masjid Al Aqsa,” tegas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

 

Kharis menilai, akibat dari penutupan masjid itu mempersulit akses ke Masjid Al Aqsa bagi setiap muslim yang ingin beribadah dan berziarah di tempat Nabi Muhammad SAW. Apalagi, tegas Kharis, umat Islam diwajibkan sholat Jumat dan  sholat lima waktu dalam sehari, dan dianjurkan berjamaah di masjid. Jadi Israel tidak boleh menghalangi ibadah umat Islam.

 

“Persoalan Masjid Al Aqsa akan terus berlarut-larut selama penjajah zionis Israel terus menguasai setiap jengkal tanah Palestina. Dalam Pembukaan UUD 45 jelas sekali amanat Konstitusi kita menyatakan dan menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini PR besar kita  dari para pendiri bangsa untuk kemerdekaan Palestina,” tutup Kharis.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, pekan lalu tiga pria Arab bersenjata melakukan serangan telah ditembak mati, tak lama setelah menembaki dua polisi Israel hingga tewas. Aksi tiga pemuda itu sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan masjid kiblat pertama umat Islam tersebut. (sf/sc), foto : jayadi/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU PDP Harus Menjadi Prioritas
23-05-2018 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan masalah perlindungan data pribadi harus segera diselesaikan, agar masyarakat bisa tenang....
Kehadiran Koopsusgab Diharapkan Tekan Terorisme
18-05-2018 / KOMISI I
[ Kehadiran badan baru seperti Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) diharapkan bisa menekan aksi terorisme di Indonesia. Hanya saja pada level...
Perlu Dibentuk Investigasi Dalam Insiden Penembakan Warga Palestina
18-05-2018 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Pimpinan DPR agar mengusulkan kepada pemerintah Indonesia dan juga kepada parlemen dunia untuk...
Pembentukan Koopsusgab Dipertanyakan
18-05-2018 / KOMISI I
Pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) untuk pemberantasan terorisme dipertanyakan. Pasalnya, badan baru ini akan berbenturan dengan badan yang sudah...